RAJA AMPAT — Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menegaskan kebijakan pendidikan gratis harus benar-benar dirasakan seluruh anak, termasuk mereka yang bersekolah di sekolah swasta. Pemerintah daerah juga meminta agar tidak ada anak yang berhenti sekolah karena alasan biaya.
Penegasan itu disampaikan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dalam rapat rutin bersama jajaran Staf Ahli Bupati di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Raja Ampat, Rabu (12/8/2026).
Bagi Orideko, persoalan pendidikan bukan sekadar memastikan tersedianya anggaran. Tantangan berikutnya adalah memastikan informasi dan manfaat kebijakan tersebut sampai kepada keluarga, terutama ketika anak melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP, SMA maupun SMK.
“Sekolah sudah gratis. Sampaikan juga kepada orang tua bahwa sekolah sudah gratis,” tegas Orideko.
Ia meminta pemerintah daerah bersama jajaran distrik, sekolah, guru dan pihak terkait memastikan orang tua memahami skema pendidikan gratis yang diberlakukan pemerintah. Sosialisasi dinilai penting agar persoalan biaya tidak lagi menjadi alasan anak meninggalkan bangku sekolah.
Orideko juga menekankan kebijakan tersebut tidak boleh hanya dipahami sebagai fasilitas bagi siswa sekolah negeri. Menurut dia, anak Raja Ampat yang menempuh pendidikan di sekolah swasta juga harus memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah.
“Sekolah yang gratis itu bukan negeri saja, tetapi swasta juga,” ujarnya.
Pemerintah daerah, kata Orideko, akan terus menyesuaikan regulasi dan mencari ruang kebijakan yang memungkinkan akses pendidikan semakin luas. Orientasinya bukan sekadar menjalankan program secara administratif, tetapi memastikan anak-anak tetap berada dalam sistem pendidikan hingga menyelesaikan jenjangnya.
“Semua anak kita harus sekolah. Mereka harus sekolah terus, jangan sampai ada yang putus. Karena sekolah sudah gratis, tidak akan banyak lagi anak-anak kita yang putus sekolah,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan pemerintah daerah pada tantangan yang lebih konkret: memastikan pendidikan gratis benar-benar bekerja di lapangan.
Kebijakan tanpa sosialisasi yang jelas, pengawasan dan dukungan terhadap sekolah berpotensi tidak sepenuhnya dipahami masyarakat. Karena itu, Orideko meminta seluruh perangkat pemerintahan ikut mengawal pelaksanaannya.
Kepala Bagian Protokol Setda Raja Ampat Petrus Rabu menjelaskan, rapat tersebut tidak hanya membahas pendidikan, tetapi juga sejumlah persoalan aktual terkait pelayanan masyarakat dan pendampingan terhadap distrik. Namun, isu keberlanjutan pendidikan menjadi salah satu perhatian karena berkaitan langsung dengan masa depan anak-anak Raja Ampat.
