Waisai, RajaAmpatNews — Wakil Bupati Raja Ampat, Drs. Mansur Syahdan, M.Si, menyampaikan sejumlah poin penting dalam Rapat Pleno IV Jawaban Eksekutif terhadap Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRK, Jumat (28/11/25).
Dalam kesempatan tersebut, Wabup memberikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi DPRK yang dinilai menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.
1. Komitmen Penyelesaian RAPBD Tepat Waktu
Pemerintah daerah memastikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerja ekstra untuk menyelesaikan dokumen RAPBD sesuai hasil pembahasan Banggar DPRK. Penyusunan dilakukan secara akurat dengan memperkuat koordinasi bersama TAPD, Bappeda, BPKAD, serta seluruh OPD guna meminimalkan kesalahan teknis maupun substansi.
2. Penyesuaian Kebijakan atas Penurunan Fiskal 38% dari Pemerintah Pusat
Wabup Mansur menegaskan, penurunan fiskal nasional sebesar 38% menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Sinkronisasi program dengan pemerintah pusat dan provinsi akan diperkuat, disertai langkah efisiensi belanja dan koordinasi intens dengan Kemenkeu serta Kemendagri.
3. Rasionalisasi Anggaran dan Efisiensi Program
Seluruh program OPD akan melalui proses review menyeluruh guna menghindari duplikasi kegiatan. Pemerintah memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, dengan melibatkan Bappeda, Inspektorat, dan OPD teknis dalam proses evaluasi.
4. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Sebelumnya
Wabup mendukung evaluasi anggaran tahun sebelumnya melalui monitoring rutin, penilaian kinerja OPD, hingga identifikasi hambatan yang mengganggu efektivitas program.
5. Peningkatan Kepekaan terhadap Kebutuhan Masyarakat
Wabup menegaskan pentingnya memperhatikan wilayah dan kelompok masyarakat yang belum tersentuh prioritas pembangunan. Fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi maritim, pariwisata, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat adat berbasis kearifan lokal.
6. Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Seluruh OPD diminta menggali potensi baru sebagai sumber PAD, termasuk identifikasi objek pajak dan retribusi baru, serta pengembangan retribusi berbasis potensi lokal seperti sektor pariwisata dan perikanan.
7. Pembentukan Badan Pariwisata Daerah
Pemerintah menyambut baik rekomendasi DPRK terkait pembentukan Badan Pariwisata sebagai langkah strategis memperkuat pengelolaan destinasi kelas dunia. Kajian kelayakan dan regulasi pendukung akan segera disiapkan.
8. Penguatan Promosi dan Infrastruktur Pariwisata
Program promosi wisata akan dievaluasi, termasuk efektivitas penyelenggaraan festival dan dukungan terhadap homestay lokal. Pemerintah mempertimbangkan pengalihan sebagian anggaran promosi untuk memperkuat infrastruktur wisata dan peningkatan kualitas homestay masyarakat.
9. Evaluasi Festival untuk Menjaga Keaslian Budaya
Festival Angin Selatan di Pulau Manswar menjadi perhatian evaluasi menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan festival benar-benar mencerminkan budaya lokal, melibatkan masyarakat adat, memiliki nilai edukatif, serta memberikan dampak ekonomi nyata.
10. Penguatan Program Pemberdayaan Perempuan dan KB
Wakil Bupati mencatat pentingnya meningkatkan anggaran program pemberdayaan perempuan dan kegiatan KB. Partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dinilai sebagai pilar penting pembangunan SDM jangka panjang.
Di akhir penyampaian, Wabup menegaskan bahwa sinergi eksekutif dan legislatif adalah fondasi utama keberhasilan pembangunan Raja Ampat.
“Sebagai daerah kepulauan, tantangan kita tidak ringan. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat bersama mengawal implementasi anggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas,” ujarnya.
Wakil Bupati juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat perbedaan pendapat selama proses pembahasan RAPBD 2026. Ia berharap seluruh upaya bersama ini menghadirkan hasil terbaik bagi kemajuan Raja Ampat.
Writer: Aditya Nugroho II Editor: Petrus Rabu
