WAISAI, RajaAmpatNews – Ketua Forum Pencari Kerja (Pencaker) Waigeo Utara, Salmos Burdam, meminta mitra pelaksana dan yayasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat agar menjalankan proses perekrutan relawan secara profesional, transparan, dan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikan Salmos Burdam sebagai bentuk aspirasi pemuda Raja Ampat yang menilai bahwa program strategis nasional tersebut harus memberi dampak langsung bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan keluarga kurang mampu di Kabupaten Raja Ampat.
“Saya atas nama pemuda Raja Ampat menyampaikan kepada mitra dan yayasan MBG agar bekerja secara profesional. Perekrutan relawan harus diprioritaskan untuk Orang Asli Papua dan masyarakat yang berdomisili di daerah setempat,” tegas Salmos. Jumat,(6/2/2026).
Menurutnya, ketentuan tersebut telah diatur secara jelas dalam petunjuk teknis (juknis) Nomor 401, yang menyebutkan bahwa sedikitnya 30 persen tenaga kerja dan relawan harus berasal dari Orang Asli Papua atau masyarakat lokal.
Salmos juga menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat Raja Ampat yang masih didominasi oleh kelompok desil 1 dan desil 2, yakni masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi dan sangat membutuhkan lapangan pekerjaan.
“Dari data desil 1 dan desil 2 itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat kita masih sangat membutuhkan pekerjaan. Program Makan Bergizi Gratis ini seharusnya melibatkan mereka sebagai relawan, supaya mereka bisa bekerja dan menghidupi keluarga,” jelasnya.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat lokal dalam program MBG bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi kebutuhan dasar keluarga, termasuk pemenuhan gizi anak-anak mereka.
“Anak-anak sekolah memang butuh makan, tapi orang tuanya juga butuh makan. Kalau orang tua bekerja di program ini, anak mereka mendapat makanan bergizi, orang tuanya mendapat penghasilan dari pemerintah. Ini sangat menunjang kehidupan keluarga,” ujar Salmos.
Lebih lanjut, Salmos meminta agar mitra pelaksana tidak mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, terutama untuk posisi strategis seperti ahli gizi, akuntansi, logistik, angkutan, hingga tenaga dapur (tata boga).
“Kita di Papua khususnya Raja Ampat ini banyak yang punya profesi ahli gizi, akuntansi, dan tenaga angkutan. Itu harus diprioritaskan. Kalau memang tidak ada di sini, baru boleh didatangkan dari luar,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tenaga tata boga atau pekerja dapur seharusnya berasal dari masyarakat lokal, termasuk Orang Asli Papua yang memiliki kemampuan memasak dan pengalaman kerja di dapur.
“Tata boga itu kan masak-masak di dapur. Kalau orang Papua di sini bisa, kenapa harus bawa dari luar? Relawan dan pekerja harus diprioritaskan dari daerah setempat,” tambahnya.
Terkait sistem perekrutan, Salmos menjelaskan bahwa pemuda mendukung proses yang transparan dan terbuka, mulai dari tahap pendaftaran, wawancara, hingga penetapan sebagai relawan atau pekerja.
“Sistem rekrutan harus transparan. Ada proses lobi, kemudian dimediasi oleh mitra, lalu di-interview kembali oleh kepala SPPG. Kalau memenuhi syarat, langsung masuk buku kerja,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa esensi utama dari rekrutmen tersebut adalah keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat lokal, mengingat tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda Raja Ampat.
“Anak-anak di sini juga banyak yang menganggur. Jadi yang harus diutamakan itu tenaga akuntansi, ahli gizi, tata boga, dan relawan dari daerah ini,” ujarnya.
Salmos menegaskan bahwa pemuda
Raja Ampat sangat mendukung Program Makan Bergizi Gratis, karena dinilai sebagai salah satu program nasional yang efektif dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Raja Ampat.
“Pemuda sangat mendukung program ini. Tinggal bagaimana sistem rekrutannya dijalankan secara adil, transparan, dan berpihak pada Orang Asli Papua,” pungkasnya.
Writer: Doni Kumuai II Editor: Petrus Rabu
