WAISAI, RAJA AMPATNEWS – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030, Kamis (15/5/2025), di Aula BP4RD Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4RD) ini dihadiri lebih dari 150 peserta dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), DPRK, akademisi, tokoh masyarakat, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
Forum ini bertujuan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan terhadap arah kebijakan pembangunan Kabupaten Raja Ampat selama lima tahun ke depan.
Rancangan Awal RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah menjadi acuan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, S.IP, MM, M.Ec.Dev secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Melalui konsultasi publik ini, kita menyatukan tekad untuk menyampaikan ide, gagasan, serta berbagai masukan konstruktif demi merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Raja Ampat lima tahun ke depan. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan visi misi ‘Raja Ampat Bangkit, Produktif Menuju Kesejahteraan’,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa konsultasi publik ini adalah bagian penting dari proses demokrasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. RPJMD, lanjutnya, akan menjadi dokumen strategis yang menjabarkan visi, misi, serta program prioritas pembangunan.
“Untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam program nyata, tentu kami membutuhkan masukan dari seluruh komponen masyarakat Raja Ampat,” ucapnya.
Bupati Orideko juga menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan di Raja Ampat, antara lain:
- Keterbatasan infrastruktur dasar seperti transportasi antar-pulau, air bersih, listrik, dan telekomunikasi.
- Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil.
- Ketergantungan ekonomi pada sektor tertentu, terutama pariwisata, yang rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi Covid-19.
- Tekanan terhadap kelestarian lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, perubahan iklim, dan pencemaran.
- Kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal dalam mendukung otonomi daerah yang efektif dan efisien.
Dalam paparannya, Bupati menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan selama periode RPJMD 2025–2030, di antaranya:
- Peningkatan konektivitas antar-pulau melalui pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi.
- Pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga ke pelosok daerah.
- Penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Diversifikasi ekonomi lokal berbasis potensi daerah, seperti ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan ekonomi kreatif.
- Pengelolaan kawasan konservasi laut dan darat secara berkelanjutan.
- Pemberdayaan masyarakat adat melalui pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional.
- Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menutup sambutannya, Bupati Orideko Burdam kembali menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan masukan terhadap Rancangan Awal RPJMD 2025–2030. Mari kita manfaatkan forum ini sebagai ruang dialog untuk menyuarakan aspirasi dan harapan demi kemajuan Raja Ampat yang kita cintai,” pungkasnya.
