Waisai, RajaAmpatNews – Kabupaten Raja Ampat mencatat pertumbuhan penduduk dan peningkatan sejumlah indikator pembangunan manusia dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, tantangan dalam sektor ketenagakerjaan dan pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Raja Ampat, Ir. Nurhaida Sirun saat memberikan materi paparan, “Indikator Makro Kabupaten Raja Ampat,” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Aula Bappeda Raja Ampat, Selasa (15/4/2025). Paparan tersebut dimoderatori oleh Kepala Inspektorat Raja Ampat, Muhiddin Tafalas.
Menurut Nurhaida, jumlah penduduk Raja Ampat terus mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari 66,9 ribu jiwa pada tahun 2022, menjadi 68,5 ribu jiwa pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 72,8 ribu jiwa pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan sebesar 3,83 persen.
Peningkatan juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 65,41 pada 2022 menjadi 66,60 pada 2024. Angka melek huruf tercatat sebesar 97,71 persen, harapan hidup mencapai 67,12 tahun, rata-rata lama sekolah 8,4 tahun, serta rata-rata pengeluaran per kapita mencapai Rp8,76 juta per tahun.
Dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp2.879,52 miliar pada tahun 2024. Namun, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dari 1,55 persen pada tahun 2023 menjadi hanya 0,41 persen pada tahun 2024.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp56,37 juta. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (36,29 persen), disusul pertanian, kehutanan, dan perikanan (25,24 persen), serta administrasi pemerintahan (15,9 persen).
Pengangguran Naik, Kemiskinan Menurun
Tantangan ketenagakerjaan menjadi salah satu sorotan penting. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 mencapai 63,83 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik dari 3,97 persen (2023) menjadi 4,39 persen (2024). Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin menurun dari 16,76 persen pada 2023 menjadi 15,83 persen pada 2024. Namun, garis kemiskinan per kapita per bulan naik menjadi Rp629.473—meningkat 12,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya—yang menandakan peningkatan biaya hidup.
Nurhaida menekankan pentingnya penggunaan data statistik sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
“Statistik menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, BPS berkomitmen mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Raja Ampat,” ujarnya.
Sementara itu, Muhiddin Tafalas menilai bahwa data yang disampaikan BPS menjadi acuan penting bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahun 2026.
“Kalau perencanaan kurang baik, maka kita sedang merencanakan kegagalan,” tegasnya.
Musrenbang RKPD ini diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah strategis yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan hasil pembangunan. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mewujudkan visi daerah: Raja Ampat Bangkit, Produktif Menuju Kesejahteraan.
