Waisai, RajaAmpatNews- Sejumlah Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan kunjungan kerja dan studi banding di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK)-Kabupaten Raja Ampat, Jumat, (9/8/2024).
Selain di DPMK, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Talaud yang terdiri dari Frangki Sirih, Reco Poae,S.Pd, Haroni Mamentiwalo, dan Albert Bawole serta Kabag Administrasi Kesekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Syiane Garing, SE,M.Pi tersebut juga melakukan kunjungan kerja ke DPRK Raja Ampat.
Kunjungan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut diterima Pemda Raja Ampat di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat.
Asisten II Setda Raja Ampat, Ir. Wahab Sangadji yang disamping PLT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Abner Sanoy, SE, MM tersebut dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Wahab mengaku kunjungan tersebut tentu memberi dampak bagi dua daerah yang sama-sama berkarakteristik kepulauan.
Wahab juga membeberkan kalau saat ini Raja Ampat menjadi tujuan wisata dunia karena memiliki potensi alam dan pariwisata yang sangat luar biasa. Dirinya juga menguraikan dan memperkenal Raja Ampat secara singkat baik batas-batas wilayah, jumlah penduduk dan sector unggulan dalam menopang ekonomi masyarakat.
“Kita memiliki dua sector unggulan yakni pariwisata dan perikanan. Dua sector ini menjadi lokomotif pembangunan daerah guna menopang ekonomi masyarakat,” ujar Wahab Sangadji.
Wahab berharap hal-hal positif yang dilihat maupun ditemukan di Raja Ampat bisa menjadi bekal dalam pengembangan Sanggir Talaud kedepannya.
Sementara itu, Frangki Sirih selaku Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam paparnya menjelaskan studi banding tersebut guna melihat dari dekat tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Raja Ampat, tetapi juga guna melihat dari dekat program pengembangan pariwisata Raja Ampat.
Fangki Sirih menyampaikan terima kasih atas penyambutan dan penerimaan Pemerintah Raja Ampat dalam kegiatan tersebut. Dirinya berharap semoga studi banding tersebut meningkatkan kerja sama yang baik antara dua daerah, khususnya terkait barter informasi dan tata Kelola pembangunan daerah, khususnya desa.
Sementara itu, PLT. Kepala DPMK Raja Ampat, Abner Sanoy, SE, MM dalam paparannya menjelaskan Tata Kelola Pemerintah Desa/kampung dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah proses pengaturan dan pengawasan atas kebijakan dan sumber daya tingkat kampung oleh aparat kampung atau desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.
Tata Kelola ini, kata dia merujuk pada bagaimana pemerintahan di tingkat desa atau kampung diatur, dikelola, dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, dan keadilan.
Pada kesempatan tersebut Abner, sapaan Abner Sanoy juga memamparkan dalam tata Kelola pemerintah tersebut, pada tahun 2024 Kabupaten Raja Ampat menjadi juara 1 di Papua Barat Daya terkait Indeks Membangun Desa (IDM).
“IDM adalah alat yang digunakan di Indonesia untuk mengukur dan memetakan tingkat pembangunan desa. IDM dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk membantu dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran,” ujar Abner.
IDM ini, jelas Abner IDM memiliki tiga dimensi utama untuk menilai tingkat pembangunan desa, antara lain Pertama, Indeks Ketahanan Sosial, Mengukur aspek sosial desa, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial masyarakat. Kedua, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan ketiga, Mengukur aspek ekonomi desa, termasuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, produktivitas, dan akses terhadap ekonomi. Dan keempat, adalah Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan: Mengukur ketahanan desa terhadap perubahan lingkungan, seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, dan daya dukung lingkungan.
Acara yang juga diwarnai tanya jawab tersebut juga diwarnai tanya jawab dan diskusi. Pada kesempatan tersebut juga hadir sejumlah pejabat baik dari OPD di Pemda Raja Ampat tetapi juga pejabat dan staf DPMK Raja Ampat serta para pendamping desa atau kampung di Raja Ampat.
