RAJA AMPAT – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Raja Ampat bersama mitra menyepakati 11 rekomendasi prioritas untuk penyempurnaan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Kabupaten Raja Ampat periode 2027–2047.
Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui Forum Group Discussion (FGD) penyusunan RISPS yang berlangsung di Aula Bappeda Raja Ampat, Rabu (18/11/2026). Dipimpin langsung Prof.Dr.Ir. Jonni Marwa, S.Hut.,M.Si.,IPU
Sementara hasil pembahasan rapat dibacakan Kepala DLH Raja Ampat, Adam Malik. Sebelas rekomendasi tersebut mencakup penguatan basis data, kerangka hukum dan kelembagaan, model pengelolaan sampah wilayah kepulauan, penanganan limbah cair, logistik antarpulau, pembiayaan, penegakan aturan, hingga edukasi dan evaluasi program.
Berikut 11 rekomendasi yang disepakati dalam forum:
1. Penguatan basis data persampahan
DLH perlu menyediakan data timbulan dan komposisi sampah berdasarkan sumbernya, meliputi rumah tangga, sekolah, hotel, dan penginapan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan teknologi, model pengelolaan, serta target penanganan sampah.
2. Penyusunan kerangka hukum dan kelembagaan
Dokumen RISPS akan diturunkan menjadi Peraturan Bupati. Penyusunannya mencakup pembagian tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD), peran masyarakat adat, pengaktifan UPTD, serta penyelarasan dengan kebijakan daerah dan regulasi terkait.
3. Pengembangan model pengelolaan sampah kepulauan
Pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah Raja Ampat, khususnya kawasan Waisai dan klaster pulau. Model yang disiapkan berbasis tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan pemilahan sampah dari sumber, dengan mempertimbangkan kebijakan tanpa pembangunan TPA baru hingga 2030 serta keterbatasan lahan.
4. Penanganan limbah cair dan sampah laut
RISPS perlu menambahkan pembahasan khusus mengenai limbah cair dari sektor pariwisata dan kapal. Strategi penanganannya meliputi pengangkapan sampah, pembersihan berkala, serta pengembangan konsep smart ocean.
5. Penguatan logistik pengangkutan sampah antarpulau
Diperlukan skema transportasi sampah menggunakan kapal dan sistem backhaul. Pemerintah daerah juga akan mendorong kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan pemilik kapal serta menindaklanjuti proposal kapal pengangkut kepada PT Gag Nikel.
6. Penyusunan skema pembiayaan dan ekonomi sirkular
Pembiayaan pengelolaan sampah dirancang melalui APBD, retribusi pelaku usaha, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan skema investasi. Selain itu, perlu dikembangkan nilai ekonomi dari kompos, maggot, dan produk daur ulang.
7. Penguatan pengawasan dan penegakan aturan
Diperlukan mekanisme pengawasan serta rencana peraturan daerah yang memberikan sanksi bagi masyarakat maupun pihak yang membuang sampah sembarangan.
8. Penataan layanan pengangkutan sampah secara terjadwal
Pelayanan pengangkutan sampah akan dimulai dari pelaku usaha melalui sistem retribusi. Penutupan TPS Tahura dilakukan secara bertahap, disertai penyediaan mini TPS serta penyusunan jadwal pengangkutan berdasarkan kelurahan, kampung, dan pulau. Wilayah prioritas mencakup 23 distrik.
9. Penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
Edukasi pengelolaan sampah perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Sosialisasi juga dilakukan di pelabuhan, kapal, dan kampung, termasuk mendorong pembentukan kampung percontohan atau desa bebas sampah.
10. Pengembangan kemitraan pengelolaan sampah
DLH akan memetakan potensi kerja sama dengan Soul Initiative, PEP, kelompok masyarakat sadar lingkungan, pihak swasta, dan Kodim. DLH juga membuka akses data persampahan untuk mendukung keterlibatan para mitra.
11. Penetapan indikator dan evaluasi berkala
RISPS harus memiliki target dan indikator yang terukur, seperti pengurangan penggunaan plastik dan penurunan residu sampah yang dibuang ke TPA. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program dalam menekan timbulan sampah.
Dalam kesimpulan rapat, peserta menyepakati bahwa rekomendasi pertama, yakni penyusunan basis data dan alat ukur timbulan sampah, harus diselesaikan lebih dahulu karena menjadi fondasi bagi seluruh substansi dokumen RISPS.
Sebagai tindak lanjut, DLH bersama Bappeda dan OPD terkait akan menyusun basis data, rancangan Peraturan Bupati, matriks pembagian tanggung jawab, skema pembiayaan, zonasi layanan, serta indikator dan jadwal evaluasi.












