99 Persen Warga Raja Ampat Aktif sebagai Peserta JKN, Pemkab dan BPJS Perkuat Kerja Sama hingga 2027

RAJA AMPAT – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Rapat Forum Kemitraan dan Forum Komunikasi yang berlangsung di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut mengagendakan presentasi evaluasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Raja Ampat sekaligus penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Tahun 2027.

Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati Raja Ampat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, serta staf BPJS Kesehatan Cabang Sorong. Kehadiran unsur pemerintah daerah dan jajaran BPJS Kesehatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam memastikan penyelenggaraan Program JKN berjalan optimal di Kabupaten Raja Ampat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Nurullah Hanafi, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa 75.000 penduduk Kabupaten Raja Ampat telah terdaftar sebagai peserta JKN. Dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan kepesertaan telah mencapai sekitar 99 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen dan kerja sama yang baik antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Meski demikian, masih terdapat sekitar satu persen peserta yang telah terdaftar tetapi status kepesertaannya belum aktif sehingga kartu JKN mereka belum dapat dimanfaatkan untuk mengakses pelayanan kesehatan.

“Ini tentunya masih menjadi pekerjaan rumah bersama, baik BPJS Kesehatan maupun Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, bagaimana memastikan sisa satu persen penduduk yang sudah memiliki kartu tetapi belum bisa digunakan dapat diaktifkan secara maksimal,” jelas Nurullah.

Ia menambahkan, melalui pertemuan tersebut, BPJS Kesehatan juga akan menyampaikan laporan pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Raja Ampat serta wilayah Provinsi Papua Barat Daya, khususnya terkait pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat.

Baca Juga  Wujudkan ASN Yang Berkualitas, Raja Ampat Sosialisasikan UU Nomor 20 Tahun 2023

Nurullah berharap kerja sama yang selama ini terjalin baik dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, dalam sambutan dan arahannya menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, kehadiran Program JKN menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya yang memberatkan, termasuk masyarakat yang tinggal di kampung-kampung dan pulau-pulau terpencil di Raja Ampat.

Ia mengakui, kondisi geografis Raja Ampat sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Jarak antarpulau, keterbatasan transportasi, serta persebaran fasilitas kesehatan membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menaruh perhatian besar pada perlindungan kesehatan seluruh masyarakat, khususnya warga kurang mampu dan masyarakat adat di kampung-kampung. Tidak boleh ada warga yang tidak berobat hanya karena persoalan kepesertaan, administrasi, atau jarak menuju fasilitas kesehatan,” tegas Orideko.

Bupati menjelaskan, terdapat dua agenda penting dalam rapat tersebut. Pertama, evaluasi penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Raja Ampat yang diharapkan dapat disampaikan secara terbuka dan menyeluruh, meliputi cakupan kepesertaan, kualitas pelayanan, ketepatan pembayaran, hingga berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.

Kedua, penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Tahun 2027 sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Raja Ampat.

Ia menekankan bahwa dokumen kesepakatan tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dengan hasil yang dapat diukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga  Pilkada 2029 Masih Jauh, Pertarungan Elisa –Lobat Sudah Mulai  Terasa

Untuk itu, Orideko meminta seluruh kepala perangkat daerah terkait agar mendukung pelaksanaan kesepakatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, termasuk memastikan keakuratan data kependudukan dan kepesertaan JKN.

Ia juga meminta RSUD, puskesmas, serta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dengan mengedepankan sikap ramah, profesional, dan penuh tanggung jawab.

Kepada BPJS Kesehatan, Bupati berharap agar dukungan dalam sosialisasi program, kemudahan pelayanan administrasi, serta pendampingan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, lanjutnya, akan terus berupaya memperkuat dukungan sesuai kemampuan daerah guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat berjalan optimal.

Melalui penguatan kemitraan dan penandatanganan rencana kerja Tahun 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap cakupan kepesertaan JKN yang telah mencapai hampir 100 persen dapat diikuti dengan peningkatan keaktifan peserta dan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin merata.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera.