SORONG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya bersama Pengurus Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Papua Barat Daya resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang pengawasan partisipatif Pemilu.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (13/11/2026), sebagai langkah memperkuat sinergi antara lembaga pengawas Pemilu dan organisasi kepemudaan dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, transparan, serta berintegritas.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya, Pieter Jefry Baru, bersama jajaran pengurus. Sementara dari Bawaslu hadir Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farli Sampetoding Rego, didampingi Anggota Bawaslu, Regina Gembenop dan Sofyan Saman.
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya, Pieter Jefry Baru, mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi untuk terlibat aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di Papua Barat Daya.
Menurutnya, pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Ia menegaskan, demokrasi yang berkualitas tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya Pemilu secara prosedural, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mengambil bagian dalam menjaga integritas proses demokrasi.
“Pemuda Katolik tidak ingin hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi hadir sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang ikut mengawal Pemilu,” tegas Pieter.
Ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan melalui berbagai program konkret, seperti pendidikan politik, sosialisasi pengawasan partisipatif, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang, serta mendorong keberanian masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.
Pieter juga menilai Papua Barat Daya sebagai provinsi baru membutuhkan fondasi demokrasi yang kuat. Karena itu, generasi muda harus mengambil peran dalam membangun kesadaran kritis sekaligus mendorong praktik politik yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farli Sampetoding Rego, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Pemuda Katolik dalam membangun kolaborasi bersama Bawaslu.
Farli menjelaskan, pengawasan Pemilu tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas dan sumber daya kelembagaan Bawaslu. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting untuk memperluas jangkauan pengawasan, mendeteksi potensi pelanggaran, serta membangun kesadaran bersama dalam menjaga integritas demokrasi.
“Pengawasan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Bawaslu membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran organisasi kepemudaan seperti Pemuda Katolik menjadi kekuatan penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu,” ujarnya.
Ia berharap kesepakatan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan bersama yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan partisipatif di Papua Barat Daya.
Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Papua Barat Daya, Regina Gembenop, menekankan pentingnya peran organisasi kepemudaan dalam memperkuat pendidikan politik dan kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.
Menurut Regina, organisasi kepemudaan memiliki jaringan sosial serta kedekatan dengan masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam Pemilu.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat hingga tingkat akar rumput, sehingga pengawasan partisipatif tidak sekadar menjadi program kelembagaan, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama.
Anggota Bawaslu lainnya, Sofyan Saman, menambahkan bahwa kerja sama dengan Pemuda Katolik merupakan peluang strategis untuk memperluas basis pengawasan partisipatif dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi di daerah.
Menurutnya, pengawasan partisipatif harus dibangun secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penyebarluasan informasi kepemiluan, serta penguatan pemahaman mengenai berbagai bentuk pelanggaran Pemilu.
Ia menegaskan bahwa kesadaran menjaga demokrasi tidak boleh hanya muncul ketika tahapan Pemilu berlangsung, tetapi harus dibangun jauh sebelum tahapan dimulai.
Karena itu, Sofyan berharap Pemuda Katolik dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menumbuhkan budaya sadar demokrasi sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif menjaga proses Pemilu yang berintegritas.
Melalui penandatanganan MoU ini, Bawaslu dan Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya diharapkan dapat membangun kolaborasi berkelanjutan dalam memperluas pendidikan politik, meningkatkan keterlibatan generasi muda, mencegah praktik politik uang, serta mendorong masyarakat berani mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.
Kerja sama ini sekaligus menjadi wujud kontribusi Pemuda Katolik dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan kebangsaan, khususnya dalam mendukung pembangunan demokrasi yang sehat dan bermartabat di Provinsi Papua Barat Daya.
Pemuda Katolik hadir, bergerak, dan mengawal demokrasi.
