RAJA AMPAT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat, Mohammad Taufik Sarasa, menyoroti keterlambatan penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027. Ia berharap pembahasan anggaran dapat berjalan maksimal dengan mengutamakan pemerataan pembangunan serta memastikan manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Taufik kepada awak media usai pembukaan Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang Kedua Tahun 2026 dalam rangka pembahasan Rancangan KUA-PPAS RAPBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027, di Kantor DPRK Raja Ampat, Jumat (13/11/2026).
Terkait jadwal penyerahan dokumen KUA-PPAS, Taufik menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan, batas akhir penyampaian dokumen tersebut seharusnya pada minggu kedua bulan Juli. Namun, proses penyerahan mengalami keterlambatan karena dokumen belum siap dan pagu anggaran belum ditetapkan secara final.
“Menurut aturan, batas paling akhir sebenarnya pada minggu kedua bulan Juli. Namun, karena dokumennya belum siap dan pagu anggaran juga belum final, sehingga penyerahannya mengalami keterlambatan. Pemerintah daerah baru menyerahkan dokumen KUA-PPAS pada hari ini, 13 November,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRK Raja Ampat akan menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan secara maksimal melalui komisi-komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja masing-masing.
Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi kesempatan bagi DPRK untuk mendalami setiap komponen anggaran, termasuk proyeksi pendapatan daerah, transfer pemerintah pusat, serta alokasi belanja yang direncanakan dalam RAPBD 2027.
Taufik secara khusus menyoroti besarnya alokasi dana otonomi khusus (Otsus) yang mencapai sekitar Rp170 miliar lebih serta belanja modal yang diperkirakan hampir Rp71 miliar.
Ia berharap alokasi anggaran tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan yang merata, terutama di kampung-kampung dan distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
“Kami berharap pemerataan pembangunan benar-benar dapat dirasakan di kampung dan distrik yang ada di Raja Ampat. Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi angka dalam dokumen anggaran, tetapi manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain menyoroti pemerataan pembangunan, Ketua DPRK Raja Ampat itu juga menaruh perhatian terhadap kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun anggaran 2027.
Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan APBD 2026, pemerintah daerah sempat menghadapi kesulitan dalam pembayaran TPP ASN. Karena itu, DPRK ingin memastikan apakah dalam perencanaan anggaran 2027 telah disiapkan alokasi untuk memenuhi hak tambahan penghasilan tersebut.
Menurut Taufik, meskipun dalam pemaparan Bupati Raja Ampat disampaikan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kemampuan fiskal daerah dan ketersediaan anggaran untuk pembayaran TPP.
Untuk memastikan hal tersebut, dirinya selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRK Raja Ampat berencana melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Nanti saya selaku Ketua Banggar akan melakukan RDP bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menanyakan hal ini, termasuk apakah sudah ada alokasi anggaran untuk pembayaran TPP ASN atau belum,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRK berharap pemerintah daerah tetap dapat mengalokasikan anggaran TPP bagi ASN, meskipun besarannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Taufik menilai, keberadaan TPP tidak hanya berkaitan dengan tambahan penghasilan bagi ASN, tetapi juga memiliki dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Sebab, penghasilan tersebut berpotensi dibelanjakan di Waisai maupun distrik-distrik sehingga turut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.
“Kami di lembaga DPRK berharap TPP tetap ada, walaupun besarannya tidak harus besar dan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya TPP, ASN juga memiliki tambahan penghasilan yang bisa dibelanjakan di Waisai maupun distrik-distrik, sehingga ikut mendorong perputaran ekonomi masyarakat,” tutup Taufik.
DPRK Raja Ampat selanjutnya akan mendalami rancangan KUA-PPAS RAPBD 2027 melalui pembahasan bersama OPD mitra kerja dan TAPD. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.
