RAJA AMPAT – Beredarnya video yang memperlihatkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan di wilayah Misool, Kabupaten Raja Ampat, mendapat perhatian Dinas Pariwisata setempat. Pemerintah daerah berencana mengambil langkah penyelesaian dengan melibatkan pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta unsur masyarakat adat.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Klasina Rumbekwan, mengungkapkan bahwa persoalan penarikan biaya terhadap wisatawan tersebut sebenarnya bukan hal baru dan telah berlangsung selama beberapa tahun.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai awak media usai pembukaan kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Homestay di D’Coral Resort & Paradise Raja Ampat, Senin (9/11/2026).
Klasina mengatakan, pihaknya berencana membicarakan persoalan tersebut secara langsung dengan Bupati Raja Ampat untuk menentukan langkah penanganan yang tepat. Namun, agenda tersebut belum terlaksana karena padatnya aktivitas pemerintahan.
“Kejadian ini sebenarnya sudah beberapa tahun. Tahun ini kami akan mengambil langkah. Sebenarnya hari ini saya mau bicara dengan Pak Bupati, tetapi karena kesibukan masing-masing, belum sempat. Saya akan bicarakan langsung,” ungkap Klasina.
Ia menjelaskan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan prosedur yang jelas. Menurutnya, Dinas Pariwisata tidak bisa bertindak sendiri, sementara pelibatan aparat juga harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
Karena itu, langkah awal yang akan ditempuh adalah mengumpulkan pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan masyarakat adat untuk duduk bersama membahas serta mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Kami akan mulai dengan pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan adat untuk duduk bersama menyelesaikan ini,” jelasnya.
Klasina juga menegaskan bahwa penarikan biaya terhadap wisatawan di kawasan destinasi wisata harus memiliki dasar hukum dan aturan yang jelas. Ia mencontohkan sejumlah destinasi wisata di Raja Ampat, seperti Arborek, Sawandarek, dan Piaynemo, yang telah memiliki Peraturan Kampung (Perkam) sebagai landasan pengaturan penarikan biaya.
Namun, berdasarkan penjelasannya, penarikan uang yang dipersoalkan di wilayah Misool tersebut belum memiliki Perkam sebagaimana diterapkan di sejumlah destinasi lainnya. Penarikan itu disebut dilakukan oleh oknum-oknum tertentu secara mandiri.
“Kalau resmi, harus ada Perkam seperti di Arborek, Sawandarek, dan Piaynemo. Ini belum ada Perkam dan mereka menarik sendiri. Oknum-oknum saja,” tegasnya.
Persoalan ini menjadi perhatian penting karena Raja Ampat merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional. Kepastian aturan, transparansi penarikan biaya, serta perlindungan terhadap wisatawan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pengunjung.
Dinas Pariwisata berharap melalui koordinasi bersama pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan masyarakat adat, persoalan dugaan pungutan liar di Misool dapat diselesaikan secara baik dan tidak terus berulang.
Langkah penertiban juga dinilai penting agar setiap bentuk penarikan biaya di kawasan wisata memiliki dasar aturan yang sah, mekanisme yang transparan, serta tidak merugikan wisatawan maupun mencoreng citra pariwisata Raja Ampat.
