Waisai, RajaAmpatNews – Wakil Bupati Raja Ampat, Mansur Syahdan, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas bertema “Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas OPD melalui Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)”, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan yang digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat ini menghadirkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Daya sebagai narasumber, serta diikuti, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, serta pejabat pengelola keuangan daerah.
Dalam sambutan tertulis Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, yang dibacakan oleh Wakil Bupati, dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di Kabupaten Raja Ampat.
“Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD merupakan instrumen reformasi keuangan daerah yang memberikan fleksibilitas kepada unit layanan publik untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Menurutnya, implementasi PPK-BLUD memungkinkan unit pelayanan seperti rumah sakit daerah dan dinas teknis terkait bergerak lebih progresif dalam merespons kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga menyampaikan terima kasih kepada BPKP Provinsi Papua Barat Daya atas dukungan dan pendampingan dalam memperkuat tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kehadiran BPKP dinilai sebagai wujud nyata sinergi pengawasan dalam mendorong reformasi birokrasi di daerah.
Dalam kesempatan itu, ditegaskan bahwa pemahaman komprehensif dari seluruh kepala OPD dan pejabat pengelola keuangan terhadap konsep dan mekanisme BLUD menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Aspek tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, serta peran strategis Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP dalam penguatan pengawasan BLUD menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan ini.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berkomitmen mendorong implementasi BLUD yang efektif dan akuntabel sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi daerah.
Langkah ini diharapkan memastikan setiap anggaran yang dikelola organisasi perangkat daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan layanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya di seluruh wilayah Raja Ampat.
Menutup sambutan tersebut, Wakil Bupati Raja Ampat secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan kapasitas ini, seraya berharap hasilnya dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di masing-masing unit kerja.
Dengan kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Writer: Dony Kumuai II Petrus Rabu
