WAISAI, RAJAAMPATNEWS – Kisruh antara legislatif dan eksekutif terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Raja Ampat yang belum mencapai kata sepakat dikhawatirkan akan berdampak pada kelancaran program pembangunan dan pelayanan publik.
Menanggapi kondisi ini, Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, meminta DPRK Raja Ampat dan eksekutif untuk duduk bersama mencari solusi demi kepentingan masyarakat.
Sebagai anggota Komite I DPD RI yang membidangi politik dan pemerintahan, Paul Finsen Mayor menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara DPRK dan pemerintah daerah, khususnya dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia mengingatkan agar kedua pihak tidak mempertahankan ego masing-masing karena yang akan dirugikan adalah masyarakat.
“Saya pikir tidak perlu membawa masalah ini ke arah yang lebih jauh. Cukup dikomunikasikan dengan baik, duduk bersama, dan mencari solusi,” ujarnya, Sabtu (15/3/2025).
Senator yang juga meraih suara terbanyak di Raja Ampat ini meyakini bahwa legislatif dan eksekutif harus lebih terbuka dalam berdialog. Ia menegaskan bahwa jika komunikasi berjalan dengan baik, maka solusi pasti dapat ditemukan tanpa harus memperpanjang persoalan.
“Demi kepentingan masyarakat, saya mengimbau DPRK agar duduk bersama dengan Pemda Raja Ampat. Tidak perlu membawa permasalahan ini ke ranah yang lebih kompleks dan membingungkan,” tambahnya.
Paul Finsen Mayor juga menegaskan keyakinannya bahwa Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat adalah sosok yang baik dan memiliki semangat membangun daerah.
“Saya yakin Pak Bupati dan Wakil Bupati memiliki niat baik untuk membangun negeri ini. Kita semua adalah keluarga besar orang Raja Ampat, jadi mari duduk bersama dan berdialog,” pungkasnya.
