“Kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag hanyalah pertunjukan politik. Wilayah yang seharusnya dikunjungi dan didengar adalah Batang Pele, Kampung Manyaifun, tempat di mana rakyat benar-benar terdampak,” ujar Koordinator Aksi, Abner Dimara.
Kota Sorong, RajaAmpatNews- Ratusan mahasiswa, masyarakat adat, dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas untuk Raja Ampat kembali turun ke jalan di Kota Sorong Papua Barat Daya dalam aksi damai menuntut pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat serta penolakan terhadap seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Barat Daya.
Aksi pada Selasa (10/6/2025) ini merupakan bentuk perlawanan terhadap proyek-proyek ekstraktif yang dinilai merusak lingkungan, merampas tanah adat, dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Para peserta aksi menegaskan bahwa pembangunan yang dipaksakan tanpa persetujuan rakyat bukanlah pembangunan, melainkan bentuk kolonialisme gaya baru.
“Kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag hanyalah pertunjukan politik. Wilayah yang seharusnya dikunjungi dan didengar adalah Batang Pele, Kampung Manyaifun, tempat di mana rakyat benar-benar terdampak,” ujar Koordinator Aksi, Abner Dimara.
Dalam aksi ini, Komisariat Daerah (Komda) PMKRI Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan sikap yang mendukung penuh arahan dan instruksi dari Pengurus Pusat (PP) PMKRI terkait penolakan terhadap tambang nikel dan PSN.
“Kami dari Komda PMKRI Papua Barat Daya menyambung lidah dan mendukung sepenuhnya sikap tegas Pengurus Pusat PMKRI. Kami menuntut agar pemerintah segera menghentikan dan mencabut seluruh IUP di Raja Ampat, serta menolak semua bentuk PSN di seluruh Papua Barat Daya,” tegas Yance Yesnat, Komda PMKRI, dalam pernyataannya.
Tuntutan utama massa aksi:
- Segera cabut semua izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat dan wilayah adat Papua Barat Daya;
- Mendesak Menteri ESDM: Bahlil Lahadila untuk menghentikan secara permanen semua pengoperasian pertambangan di Raja Ampat Termasuk PT. GAG Nikel yang telah beroperasi sejak tahun 2017
- Mendesak Gubernur Papua Barat Daya bapak Elisa Kambu, untuk segera mencabut pernyataan bahwa aspirasi masyarakat tentang tambang Nikel di Raja Ampat dan segera meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat yang telah di lukai
- Pemerintah daerah dan pusat segera lindungi raja Ampat dan mengakui hak masyarakat adat yang harus dilindungi
- Menolak dengan tegas semua rencana pembukaan lahan sawit di seluruh teritori provinsi Papua Barat Daya
- Menolak dengan tegas semua proyek ekstraktif dan perusahaan yang merusak alam di seluruh tanah Papua
- Menolak kembalinya Dwi fungsi ABRI melalui undang-undang TNI
- Dari semua akumulasi kekecewaan rakyat Papua dan seluruh rakyat tertindas maka berikan Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Gerakan ini menyatakan akan terus memperluas konsolidasi di seluruh wilayah Papua dan Indonesia guna menghentikan proyek-proyek yang tidak berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup.
