SORONG, RajaAmpatNews – Kontestasi politik 2029 memang masih nun jauh di sana. Namun, dinamika dan gesekan antar-elite lokal di Papua Barat Daya kini sudah mulai terasa. Sejumlah agenda pemerintahan serta kegiatan sosial-budaya belakangan ini memunculkan tanda tanya publik, khususnya terkait pola kehadiran pejabat daerah yang dinilai tidak lazim dan sarat makna politik.
Sorotan publik menguat pada peringatan HUT Pekabaran Injil Masuk Tanah Malamoi Tahun 2026 yang digelar pada Jumat, 9 Januari 2026, di Lapangan Sepak Bola Klasaman, Kota Sorong. Dalam momentum bersejarah bagi masyarakat Malamoi tersebut, Wali Kota Sorong Septinus Lobat tidak tampak hadir, sementara Gubernur Papua Barat Daya , Elisa Kambu hadir langsung dan bahkan melayani masyarakat secara langsung.
Informasi yang dihimpun media dari panitia penyelenggara—yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan—menyebutkan bahwa ketidakhadiran wali kota dikaitkan dengan alasan protokoler karena kehadiran gubernur. Namun, dari perspektif sosial dan budaya, kondisi ini memunculkan pertanyaan. Sebagai putra asli suku Moi sekaligus kepala daerah Kota Sorong, kehadiran wali kota dinilai memiliki makna simbolik yang kuat dalam peristiwa bersejarah tersebut.
Fenomena serupa kembali terulang pada kegiatan organisasi kemasyarakatan Alumni Hollandia Jayapura yang digelar di lingkungan Kantor Wali Kota Sorong, pada 26 Januari 2026—yang juga difungsikan sebagai Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Sejumlah kepala daerah tampak hadir, diantaranya Bupati Sorong,, Wakil Bupati Maybrat, mantan Bupati Maybrat, serta mantan Bupati Sorong Selatan. Namun lagi-lagi Wali Kota Sorong, Septinus Lobat kembali tidak terlihat menghadiri kegiatan tersebut,.
Data tambahan kembali menguatkan persepsi publik pada Sabtu, 10 Januari 2026, saat pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Sorong. Agenda ini merupakan kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan wilayah Kota Sorong. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang hadir hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, sementara Wali Kota Sorong, Septinus Lobat kembali tidak tampak batang hidungnya.
Demikian juga pada perayaan Natal dan tahun baru bersama salah satu paguyuban asal NTT yang digelar di gedung Lambertus Jitmau pada tanggal 14 Januari 2026. Kala itu gubernur tak tampak hadir, diduga karena mengetahui kehadiran Walikota pada acara tersebut.
“Kami sudah undang Gubernur tapi walikota bilang, kalau gubernur hadir saya tidak hadir,” ujar salah satu panitia yang enggan menyebutkan namanya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: mengapa agenda yang berada dalam lingkup Kota Sorong justru dihadiri gubernur, sementara wali kota sebagai pemangku wilayah tidak hadir? Situasi ini dinilai tidak lazim dalam praktik pemerintahan daerah dan memicu spekulasi mengenai dinamika komunikasi antar-pimpinan daerah.
Potret berbeda justru terlihat pada agenda lain yang dihadiri Wali Kota Sorong, dimana Gubernur Papua Barat Daya memilih untuk tidak hadir. Pola saling absen ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis kehadiran, melainkan gestur politik simbolik yang sarat makna. Dalam konteks politik lokal, gestur semacam ini kerap dibaca sebagai pesan tidak langsung terkait posisi, pengaruh, dan prospek politik serta kekuasaan ke depan.
Manuver Politik dan Isu Penguasaan Partai Golkar
Spekulasi publik kian mengerucut ketika Septinus Lobat tercium “mengambil alih” kepemimpinan Partai Golkar, salah satu partai politik terbesar dan paling berpengaruh di Papua Barat Daya.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan luas di ruang publik, mengingat Septinus Lobat tidak diusung oleh Partai Golkar dalam kontestasi politik sebelumnya dan tidak pernah tercatat sebagai kader Golkar. Publik pun bertanya: apa latar belakang dan motivasi politik dibalik langkah penguasaan struktur partai tersebut? Apakah ini bagian dari konsolidasi kekuatan menuju kontestasi politik mendatang, ataukah strategi membangun poros kekuasaan baru di tingkat provinsi?
Dalam pembacaan politik lokal, penguasaan partai besar sering kali dipahami sebagai upaya memperkuat posisi tawar politik, sekaligus menyiapkan kendaraan politik untuk agenda jangka menengah dan panjang. Karena itu, manuver ini semakin menguatkan persepsi bahwa dinamika politik di Papua Barat Daya tengah memasuki fase awal konsolidasi menuju 2029.
Tafsir Loyalitas dan Etika Kepemimpinan
Ditengah masyarakat Papua Barat Daya yang menjunjung tinggi nilai adat, kebersamaan, dan keteladanan pemimpin, kehadiran seorang kepala daerah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan simbolik. Oleh sebab itu, ketidakhadiran wali kota atau sebaliknya gubernur dalam momentum adat, keagamaan, sosial dan kemasyarakatan bisa dimaknai sebagai pengabaian etika kepemimpinan daerah.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang disampaikan secara terbuka terkait pola ketidakhadiran tersebut maupun langkah politik penguasaan partai. Oleh karena itu, penilaian mengenai loyalitas, relasi kekuasaan, dan pengakuan terhadap gubernur maupun walikota masih berada pada wilayah analisis politik dan persepsi publik, bukan sebua kesimpulan final.
Namun demikian, rangkaian peristiwa ini telah membentuk opini di ruang publik dan berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap soliditas birokrasi pemerintahan daerah. Meski pertarungan politik 2029 masih “nun jauh di sana”, sinyal-sinyal awalnya dinilai mulai terasa melalui sikap, simbol, gestur politik, serta manuver elite daerah.
Publik berharap dinamika ini tidak berkembang menjadi friksi terbuka yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, serta persatuan masyarakat Papua Barat Daya dan Kota Sorong.
Writer: Yohanes Sole
