RAJA AMPAT – Anggota DPR RI Komisi VII dari daerah pemilihan Papua Barat Daya, Rico Sia, mendorong pengembangan pariwisata Raja Ampat yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat adat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perlindungan lingkungan.
Hal itu disampaikan Rico saat menghadiri pembukaan Festival Pesona Bahari Raja Ampat 2026 di Pantai Waisai Torang Cinta, Kamis (15/10/2026).
Rico menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan festival tersebut. Menurut dia, Raja Ampat memiliki potensi pariwisata kelas dunia yang harus dikembangkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat.
Ia juga menyoroti peluncuran program Orisun yang memanfaatkan dana otonomi khusus (Otsus) untuk memberikan apresiasi kepada para orang tua dan tokoh yang dinilai berjasa dalam perjuangan membangun Kabupaten Raja Ampat.
“Saya sangat senang dan bersyukur bisa hadir bersama para undangan dalam pembukaan kegiatan ini. Program apresiasi melalui dana Otsus, seperti program Horizon, merupakan bentuk penghargaan kepada orang-orang tua dan para pejuang yang sejak muda telah berusaha untuk hadirnya kabupaten ini,” ujar Rico.
Dorong Sistem Pelayanan Wisata Terintegrasi
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pariwisata, Rico menegaskan akan terus menyuarakan kepentingan pengembangan sektor pariwisata Raja Ampat di tingkat pusat.
Menurut dia, pengembangan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan mendatangkan wisatawan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat lokal mendapatkan kesempatan kerja dan manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata.
Salah satu gagasan yang disorot Rico adalah membangun sistem pelayanan wisata terintegrasi yang menghubungkan wisatawan dengan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) orang asli Papua.
Gagasan tersebut, kata dia, sebelumnya juga dibicarakan bersama Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam. Melalui sistem itu, wisatawan diharapkan dapat mengetahui identitas petugas yang bertanggung jawab menangani barang bawaan mereka sejak sebelum tiba di Raja Ampat.
Rico menilai sistem berbasis aplikasi dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan kepastian pelayanan, meningkatkan rasa aman bagi wisatawan, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat asli Papua.
“Harapannya, wisatawan yang akan datang ke Raja Ampat bisa mengetahui siapa tenaga kerja yang akan membantu menangani barang-barang mereka. Dengan begitu, wisatawan merasa aman dan masyarakat asli Papua juga mendapatkan pekerjaan yang layak serta dipercaya,” jelasnya.
Ia berharap gagasan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kolaborasi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sektor pariwisata.
Wisatawan Didorong Membeli Produk UMKM Lokal
Selain pelayanan wisata, Rico juga menyoroti gagasan mengintegrasikan pengeluaran wisatawan dengan pemasaran produk UMKM lokal. Menurut dia, wisatawan yang datang ke Raja Ampat berpotensi menjadi pasar yang besar bagi produk kerajinan, makanan olahan, dan berbagai produk lokal yang dapat dijadikan oleh-oleh.
Dengan sistem yang terintegrasi, wisatawan diharapkan dapat membeli produk UMKM sebagai bagian dari layanan perjalanan mereka.
“Bayangkan jika sekitar 40 ribu wisatawan datang dalam setahun. Apabila setiap wisatawan membawa pulang satu produk UMKM sebagai oleh-oleh, berarti ada potensi penjualan hingga 40 ribu produk. Itu belum termasuk barang-barang lain yang mereka beli secara langsung,” kata Rico.
Ia menilai pendekatan tersebut dapat membantu memperluas pasar produk lokal sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.
Rico juga mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata. Namun, ia menekankan bahwa gagasan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan program konkret agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara lebih luas.
Minta Perlindungan Hutan dan Habitat Satwa Diperkuat
Di tengah upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, Rico mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat, termasuk hutan dan habitat satwa endemik seperti burung cenderawasih.
Ia mendorong agar upaya pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan menjadi bagian dari agenda bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Rico, perlindungan alam harus ditempatkan sebagai prioritas karena kelestarian lingkungan merupakan salah satu modal utama Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia.
Ia juga menyinggung pentingnya menghentikan atau membatasi pembukaan wilayah hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Papua demi menjaga keanekaragaman hayati.
Rico berpandangan, masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan dan wilayah ulayat perlu mendapatkan perhatian serta insentif dari pemerintah.
“Biarlah flora dan fauna yang ada di Papua tetap hidup dan menjaga alam kita. Pemerintah justru harus memberikan insentif kepada masyarakat adat yang dengan setia menjaga wilayahnya serta seluruh keanekaragaman hayati yang ada di Papua,” tegasnya.
Ia menyebut gagasan pemberian insentif kepada masyarakat adat tersebut pernah disuarakannya dalam pembahasan terkait persiapan undang-undang masyarakat adat.
Pemulihan Lingkungan Butuh Kolaborasi
Rico menegaskan, upaya memulihkan kerusakan lingkungan di kawasan wisata Raja Ampat tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Pariwisata.
Menurut dia, diperlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pemulihan hutan dan habitat satwa berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Ia berharap Festival Pesona Bahari Raja Ampat 2026 tidak hanya menjadi agenda promosi destinasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pariwisata yang berpihak kepada masyarakat lokal dan menjaga kelestarian alam.
Bagi Raja Ampat, keberhasilan sektor pariwisata tidak semata-mata diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat serta kemampuan semua pihak menjaga lingkungan yang menjadi daya tarik utamanya.
