Waisai, Raja Ampat News – Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev., menekankan pentingnya strategi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur pesisir di kawasan konservasi perairan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar PT. Sucofindo Advisory Utama, Rabu (23/4/2025) di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat.
“Kita membutuhkan model pembiayaan inovatif yang tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD, tetapi juga melibatkan sektor swasta, filantropi, dan pembiayaan internasional seperti dana iklim atau blue bonds,” ujar Orideko.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pesisir di Raja Ampat harus selaras dengan prinsip konservasi dan ramah lingkungan. Beberapa contoh yang disebutkan antara lain dermaga yang tidak merusak terumbu karang, sistem pengolahan limbah yang mencegah pencemaran laut, serta pengembangan energi terbarukan dan fasilitas ekowisata.
“Kita ingin pembangunan yang berdampak ekonomi, tapi tetap menjaga kekayaan laut kita,” tambahnya.
Raja Ampat, Surga Konservasi Laut Dunia
Sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Kabupaten Raja Ampat memiliki enam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang ditetapkan untuk melindungi ekosistem laut dan mendukung pengelolaan berkelanjutan. Total luas kawasan konservasi tersebut mencapai lebih dari 1,3 juta hektare, mencakup habitat penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.
Enam KKP tersebut antara lain: KKP Selat Dampier, KKP Ayau–Asia, KKP Misool Selatan dan Kepulauan Boo, KKP Kofiau–Boo, KKP Kepulauan Fam dan KKP Teluk Mayalibit .
Kawasan-kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ekosistem laut, tetapi juga menjadi tumpuan penting bagi pariwisata berkelanjutan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
FGD ini merupakan bagian dari penyusunan Strategi Pembiayaan Berkelanjutan Infrastruktur Pesisir di Kawasan Konservasi Perairan, sebagai bagian dari Proyek LAUTRA (Hibah ProBlue – World Bank). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, verifikasi, dan validasi data terkait infrastruktur pesisir di wilayah konservasi Raja Ampat.
Ketua Tim Pengembangan Strategi Pendanaan Berkelanjutan Infrastruktur Pesisir Nasional, Dr. Ir. Asbar, M.Si., dalam paparannya menjelaskan bahwa hasil dari FGD ini akan menjadi masukan penting untuk penyusunan proposal pembiayaan ke Kementerian Keuangan.
“Kami akan melaporkan hasil kegiatan ini ke ICCTF-BAPPENAS, sebagai dasar pengajuan pembiayaan seperti Blue Sukuk dan SDGs Bond, atau alternatif pembiayaan lainnya,” jelas Asbar.
Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten Setda Raja Ampat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Wahab Sangadji, bersama perwakilan dari Bappeda (BP4D), Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat.
