“Pak Bupati ingin OPD tidak lagi ‘bersembunyi’, hanya datang ke Jakarta, tinggal di hotel, lalu jalan-jalan. Ayo ke kementerian, berdiskusi, bawa usulan. Itu sudah terprogram dalam DIPA masing-masing,” tegasnya.
Waisai, RajaAmpatNews – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat, Drs. Yusuf Salim, M.Si., menegaskan bahwa setiap kunjungan kerja pemerintah daerah, baik ke kementerian maupun ke daerah lain seperti Labuan Bajo, harus dimaknai sebagai upaya serius mempercepat pembangunan, bukan ajang pelesiran.
Penegasan itu disampaikan Yusuf Salim usai membuka Kick-Off Meeting Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Aula Bappeda Raja Ampat, Senin (21/7/2025). Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap aktif dan bertanggung jawab dalam setiap agenda perjalanan dinas.
“Pak Bupati ingin OPD tidak lagi ‘bersembunyi’, hanya datang ke Jakarta, tinggal di hotel, lalu jalan-jalan. Ayo ke kementerian, berdiskusi, bawa usulan. Itu sudah terprogram dalam DIPA masing-masing,” tegasnya.
Sekda menjelaskan bahwa roadshow ke sejumlah kementerian dan lembaga negara dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan membawa dokumen kebutuhan daerah dan rencana pembangunan yang akan dibahas bersama Bappenas.
Yusuf Salim juga menyoroti keterbatasan anggaran akibat kebijakan pelarangan aktivitas ekonomi seperti pertambangan. Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya membatasi, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
“Kalau tambang dilarang, apa kompensasinya? Kalau kita berharap hanya pada pemerintah kabupaten, itu tidak cukup. Harus ada campur tangan pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, kunjungan ke Labuan Bajo membawa banyak pelajaran, terutama soal sistem digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi yang mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan.
“Tidak ada lagi transaksi tunai. Semua online dan transparan. Bahkan Bupati mereka turun langsung kalau ada wajib pajak yang membandel. Ketegasan seperti ini yang harus kita tiru,” ujarnya.
Sekda menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya partisipasi publik dan keberanian menyuarakan kepentingan daerah ke tingkat nasional.
“Kita harus lebih vokal supaya pusat tahu bahwa kita ada. Mari bantu Raja Ampat, karena Raja Ampat tidak bisa jaga dirinya sendiri,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Raja Ampat melakukan dua agenda strategis sejak pertengahan Juli 2025. Pada 15 Juli, Bupati Orideko I. Burdam memimpin kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, untuk mempelajari praktik tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan.
Selanjutnya, pada 17–19 Juli 2025, Bupati didampingi Sekda Yusuf Salim dan jajaran pimpinan OPD teknis melakukan roadshow ke delapan kementerian dan lembaga negara di Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi percepatan pembangunan menuju tahun anggaran 2026.
“Kami hadir dengan solusi dan data, bukan sekadar permintaan,” tegas Bupati Orideko dalam salah satu pertemuan.
Roadshow tersebut menyasar sejumlah sektor kunci, antara lain:
- Kementerian Perdagangan: Usulan lanjutan program revitalisasi pasar rakyat berbasis kearifan lokal.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika: Penanganan maraknya konten negatif dan ujaran kebencian di media sosial.
- Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuangan Daerah): Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU).
- Kementerian LHK: Revisi kawasan hutan, pengelolaan sampah wisata, dan solusi pasca-operasi PT Gag Nikel.
- Bappenas (Direktorat Regional III): Penyampaian usulan lintas sektor dalam satu paket pembangunan prioritas nasional.
Pemda juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pembangunan bandara representatif di kawasan destinasi wisata internasional seperti Raja Ampat.
Selama tiga hari, tim Pemda Raja Ampat menjalin komunikasi intensif dengan berbagai kementerian, membawa misi pembangunan yang mencakup tiga pilar utama: percepatan pembangunan, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan visi daerah: Raja Ampat Bangkit, Produktif Menuju Kesejahteraan.
