Jakarta, RajaAmpatNews– Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melakukan serangkaian audiensi strategis ke delapan kementerian dan lembaga negara di Jakarta selama tiga hari, sejak 17 hingga 19 Juli 2025. Roadshow ini dipimpin langsung oleh Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, didampingi Sekretaris Daerah Yusuf Salim dan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Langkah ini menjadi bagian dari upaya nyata untuk memperkuat sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong perencanaan anggaran tahun 2026 dan seterusnya.
Sesuai data yang diterima RajaAmpatNews dalam roadshow tersebut, Minggu (20/7/2025) Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengajukan usulan program prioritas lintas sektor dengan total anggaran senilai Rp 1.265.652.349.600.
Dokumen lengkap telah diserahkan kepada pihak kementerian terkait sebagai bentuk keseriusan dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis data, kebutuhan riil masyarakat, serta solusi konkret atas berbagai tantangan di wilayah kepulauan. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Raja Ampat, Adam Malik, dalam keterangannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah seremonial belaka, melainkan langkah strategis yang terukur dan mendalam.
Bupati Orideko, sapaan Orideko I Burdam menegaskan bahwa seluruh usulan disusun dengan pendekatan berbasis data dan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. “Kami hadir dengan solusi dan data, bukan sekadar permintaan,” ujarnya.
Dalam pertemuan di Kementerian Perdagangan, Pemkab Raja Ampat mendorong kelanjutan program revitalisasi pasar rakyat dengan mengedepankan nilai-nilai lokal dalam sistem pengelolaan yang modern. Sementara itu, di Kementerian Komunikasi Digital, Dinas Kominfo menyampaikan laporan pengaduan masyarakat terhadap maraknya konten negatif di media sosial, termasuk ujaran kebencian, SARA, dan konten disintegratif yang meresahkan.
Diskusi juga dilakukan dengan Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk membahas optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih efektif dan berdampak langsung ke masyarakat. Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bupati Orideko bersama jajaran menyampaikan sejumlah isu krusial seperti pengelolaan sampah di kawasan wisata, peninjauan ulang kawasan hutan lindung guna mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata, dan permintaan dukungan rekrutmen tenaga kerja lokal pasca-berhentinya aktivitas PT Gag Nikel. Isu penting lainnya adalah tindak lanjut terhadap arahan Presiden Prabowo mengenai kebutuhan akan bandara representatif di kawasan wisata strategis seperti Raja Ampat.
Sebelum ke KLHK, rombongan Pemkab juga menemui Direktorat Regional III Bappenas. Di sana, mereka menyerahkan satu paket usulan lintas sektor yang disusun berdasarkan masukan dari seluruh OPD. Diharapkan, usulan ini bisa dimasukkan dalam program prioritas nasional untuk kawasan timur Indonesia.
Usulan kegiatan tersebut meliputi berbagai bidang, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alokasi Rp 373,8 miliar untuk pembangunan jalan, jembatan kecil, dermaga, dan sarana air bersih; Dinas Kesehatan dan RSUD sebesar Rp 230,9 miliar untuk puskesmas apung, fasilitas kesehatan terpencil, dan peningkatan layanan RSUD; serta Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp 210,9 miliar untuk sekolah kepulauan dan peningkatan kualitas guru.
Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan Rp 100 miliar untuk revitalisasi pasar, Dinas Perhubungan Rp 92,2 miliar untuk moda transportasi antarpulau, Badan Perbatasan Rp 74 miliar untuk pemerataan pembangunan kampung terluar, dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 50 miliar untuk modernisasi alat tangkap dan pengolahan hasil laut. Dinas Pariwisata mengajukan Rp 27,5 miliar untuk pengembangan kawasan wisata berkelanjutan, Dinas Kominfo Rp 25,5 miliar untuk digitalisasi dan penguatan infrastruktur informasi, serta Dinas Pertanian sebesar Rp 21,9 miliar untuk ketahanan pangan dan peningkatan produksi lokal. Tak ketinggalan, Satpol PP mengusulkan Rp 9 miliar untuk dukungan ketertiban, dan Dinas Lingkungan Hidup Rp 7,5 miliar untuk pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan.
Seluruh usulan program ini ditujukan untuk menjawab tantangan nyata wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan), memperkuat konektivitas, meningkatkan pelayanan dasar, dan membangun ekonomi lokal yang inklusif berbasis sumber daya alam dan budaya. Komitmen Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam membangun daerah dengan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional menjadi bukti keseriusan menuju masa depan yang lebih sejahtera.
“Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera bukan sekadar slogan. Ini komitmen kami untuk menghadirkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dari pinggiran. Kami berharap dukungan pemerintah pusat menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Raja Ampat,” tutup Bupati Orideko.
