Libatkan Akademisi, DLH Raja Ampat Rancang Strategi Pengelolaan Sampah untuk 20 Tahun

RAJA AMPAT — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Raja Ampat menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) 2027–2047, Rabu (18/11/2026). Dokumen ini disiapkan sebagai pedoman jangka panjang untuk menangani persoalan persampahan di Raja Ampat selama 20 tahun ke depan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat, Adam Malik, mengatakan penyusunan RISPS merupakan langkah penting untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

“Singkatnya, kita sedang menulis arah perjalanan pengelolaan sampah Raja Ampat untuk dua puluh tahun ke depan,” kata Adam dalam laporan kegiatan.

Menurutnya, Raja Ampat sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang menjadi perhatian dunia membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang serius. Persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan limbah yang terlihat di pantai maupun tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi juga pencemaran yang tidak kasatmata.

Ia menjelaskan, pencemaran seperti air lindi yang merembes dari timbunan sampah dan mikroplastik yang terbawa arus laut merupakan persoalan yang harus masuk dalam perencanaan penanganan.

“Raja Ampat adalah laboratorium hidup keanekaragaman hayati laut dunia, dan laboratorium yang baik tidak boleh kotor. Sampah kita punya dua wajah, yang terlihat seperti plastik di pantai dan tumpukan di TPA, serta yang tidak terlihat seperti lindi dan mikroplastik,” ujarnya.

Adam menambahkan, kondisi geografis Raja Ampat yang terdiri atas pulau-pulau dengan keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan tersendiri. Biaya pengangkutan sampah relatif tinggi, sementara aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan terus berlangsung.

Karena itu, menurutnya, pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan melalui penanganan ketika masalah muncul, tetapi membutuhkan perencanaan jangka panjang yang memperhatikan kondisi wilayah dan kemampuan daerah.

Baca Juga  Permudah Pasien, Direktur RSUD Raja Ampat Minta BPJS Kesehatan Berkantor di Rumah Sakit

Penyusunan dokumen RISPS tersebut dilakukan DLH Raja Ampat bersama tim peneliti Universitas Brawijaya, Universitas Papua, YPEP, dan tim Smart ID.

Dalam FGD tersebut, para pemangku kepentingan dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap rancangan awal dokumen, termasuk data timbulan sampah, ketersediaan sarana dan prasarana, strategi pengurangan sampah melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta pengembangan ekonomi sirkular.

Pembahasan juga diarahkan pada pengurangan sampah dari sumbernya, pembagian peran masing-masing pihak, hingga pengelolaan TPA dan air lindi. Hasil diskusi diharapkan menjadi dasar penyempurnaan dokumen sekaligus validasi data yang dibutuhkan.

Adam menegaskan, penyusunan RISPS tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, melainkan harus mencerminkan persoalan nyata dan kebutuhan pengelolaan sampah di lapangan.

“Dokumen ini tidak lahir dari balik meja. Masukan dari pemerintah, swasta, masyarakat adat, akademisi, dan organisasi nonpemerintah menjadi bagian penting untuk memperkaya rancangan yang sedang disusun,” katanya.

Ia berharap, apabila proses penyusunan dan penyempurnaan berjalan sesuai rencana, RISPS tersebut dapat menjadi dokumen rencana induk pengelolaan sampah pertama yang dimiliki pemerintah daerah di wilayah Papua Barat.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menargetkan penyempurnaan dokumen hingga dapat ditetapkan melalui Peraturan Bupati pada 2027.

“Masukan Bapak dan Ibu hari ini adalah bahan baku utamanya. Mari kita buktikan bahwa sampah bisa dikelola, bukan hanya dikeluhkan,” tutup Adam.

Baca Juga  PELATARAN Hadir di Akhir Pekan, Warga Makassar Tetap Bisa Urus Layanan Pertanahan di Tengah Kesibukan