Pemkab Raja Ampat Siapkan Peta Jalan Pengelolaan Sampah hingga 2047

RAJA AMPAT – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mulai menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2027–2047. Dokumen tersebut disiapkan sebagai pedoman jangka panjang untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan di wilayah kepulauan.

Penyusunan dokumen itu dibahas melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Aula Bappeda Raja Ampat, Rabu (18/11/2026). Forum tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan terkait kebijakan, kebutuhan infrastruktur, pembiayaan, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Wakil Bupati Raja Ampat, Mansur Syahdan, mengatakan persoalan sampah harus menjadi perhatian bersama karena berdampak langsung terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan sektor pariwisata daerah.

Menurutnya, pengelolaan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi Raja Ampat yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan permukiman tersebar di berbagai distrik dan kampung.

“Jika tidak dikelola dengan baik, sampah akan mencemari lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, dan merusak citra daerah. Bagi Raja Ampat yang dikenal dunia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dan tujuan wisata bahari, persoalan ini menyangkut masa depan kita,” kata Mansur dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, keterbatasan armada pengangkutan, sarana dan prasarana, ketersediaan lahan, serta jarak antarpulau menjadi sejumlah kendala yang membutuhkan pendekatan khusus.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi menyebabkan sampah tidak tertangani dengan baik dan berakhir di laut sehingga mengancam ekosistem pesisir.

Karena itu, Mansur menegaskan bahwa dokumen RISPS harus disusun secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik setiap distrik dan kampung. Perencanaan tersebut perlu mencakup aspek kelembagaan, regulasi, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta pembagian peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

“Rencana induk ini harus menjadi pedoman jangka panjang dengan sasaran yang jelas, tahapan yang terukur, dan pembagian peran yang tegas. Kita juga harus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, serta pemanfaatan kembali,” ujarnya.

Baca Juga  Sambut Ramadhan 1447 H, PHBI Raja Ampat Gelar Aksi Bersih dan Jalan Sehat Lintas Sektor

Mansur juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah tidak hanya berada pada Dinas Lingkungan Hidup. Diperlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah distrik dan kampung, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku pariwisata, dunia usaha, serta mitra pembangunan.

Ia meminta tim penyusun agar mengakomodasi seluruh masukan yang disampaikan dalam FGD sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah Raja Ampat.

“Kepada seluruh peserta, saya berharap diskusi dapat berjalan aktif, terbuka, dan konstruktif. Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci keberhasilan, dan perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri,” tegasnya.

Penyusunan RISPS 2027–2047 tersebut mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Melalui dokumen ini, Pemkab Raja Ampat diharapkan memiliki arah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang yang mampu menjawab tantangan wilayah kepulauan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut Raja Ampat.