Susun RDTR Waigeo Selatan dan Meos Mansar, Bupati Raja Ampat Tekankan Perlindungan Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat

RAJA AMPAT – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Distrik Waigeo Selatan dan Distrik Meos Mansar melalui Konsultasi Publik (KP) I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang berlangsung di Aula Bappeda, Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang yang nantinya menjadi pedoman pemanfaatan ruang, dasar perizinan, serta pengendalian pembangunan di kedua distrik tersebut.

Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tata ruang merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif, terarah, dan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Menurut Orideko, tata ruang memiliki peran strategis dalam mengatur kawasan permukiman, aktivitas ekonomi masyarakat, kawasan lindung, hingga pembangunan infrastruktur. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah dapat memberikan kepastian bagi masyarakat, dunia investasi, sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan.

Ia menjelaskan, RDTR yang disusun mencakup Distrik Waigeo Selatan dan Distrik Meos Mansar, dua wilayah kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata bahari, perikanan, serta kekayaan budaya yang telah dikenal hingga tingkat dunia.

“Dokumen ini akan menjadi dasar perizinan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penyusunan program pembangunan di kedua distrik tersebut,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa penyusunan RDTR harus berjalan beriringan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini penting untuk memastikan setiap arah pemanfaatan ruang tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.

Baca Juga  Paslon Harum Bersilaturahmi ke Paslon Ormas, Akui Kemenangan dengan Sikap Terpuji

Dalam kesempatan tersebut, Orideko menyampaikan apresiasi kepada Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, beserta tim atas bantuan teknis yang diberikan dalam proses penyusunan materi teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kabupaten Raja Ampat.

Apresiasi juga disampaikan kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat serta seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh peserta, mulai dari perangkat daerah, pemerintah distrik, kepala kampung, BUMN, balai konservasi hingga mitra pembangunan, untuk memberikan masukan secara terbuka dan konstruktif demi penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS.

Ia secara khusus menekankan agar aspirasi masyarakat kampung serta hak-hak masyarakat adat menjadi pertimbangan utama dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

“Saya berharap suara masyarakat kampung dan hak-hak masyarakat adat harus menjadi pertimbangan utama. Kepada tim penyusun, saya juga berharap seluruh masukan dicatat dengan cermat dan dituangkan secara akurat dalam dokumen,” tegasnya.

Orideko juga berharap dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan penyusunan selesai dan dokumen RDTR ditetapkan.

Sesuai agenda kegiatan, konsultasi publik dan FGD tersebut diisi dengan pemaparan materi RDTR dan KLHS oleh tim penyusun, dilanjutkan diskusi serta tanya jawab bersama peserta. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bagian dari proses penyempurnaan dokumen.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN melalui Zoom Meeting; Tim Supervisi Penyusunan RDTR; serta sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat yang mengikuti secara daring.

Baca Juga  Raja Ampat dan Kejaksaan Negeri Sorong Teken Kerja Sama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Hadir pula Kepala Bappeda/Baperlitbang, Staf ahli bupati Bidang pembangunan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Kepala Distrik Waigeo Selatan dan Meos Mansar beserta para kepala kampung, Manajer PT PLN ULP Waisai, serta Tim Penyusun RDTR dan KLHS Distrik Waigeo Selatan.

Melalui tahapan konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap penyusunan RDTR Waigeo Selatan dan Meos Mansar dapat menghasilkan dokumen tata ruang yang berkualitas, mengakomodasi kepentingan masyarakat, memberikan kepastian pembangunan, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan alam Raja Ampat.