RAJA AMPAT – DPRK Raja Ampat resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah. Di balik pengesahan tersebut, DPRK menegaskan bahwa seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta catatan fraksi harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagai langkah memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang Kedua DPRK Raja Ampat setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kamis, (2/7/2026).
Ketua DPRK Raja Ampat, Moh. Taufik Sarasa menegaskan, pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Karena itu, DPRK meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sekaligus mengakomodasi berbagai masukan dan catatan strategis yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRK selama proses pembahasan,” ungkapnya.
Ketua DPRK juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh membuat pemerintah daerah mengabaikan berbagai temuan dan rekomendasi yang masih harus diselesaikan.
Menurutnya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut menjadi indikator penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Menutup rapat paripurna, DPRK berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Raja Ampat.
