Kota Sorong, RajaAmpatNews — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas, yang secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Bapak H. Ahmad Nausrau, pada Kamis, 25 Juli 2025, di Kota Sorong.
Acara ini menjadi tonggak penting dalam upaya sistematis pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tim Koordinasi yang dibentuk nantinya akan bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak disabilitas, peningkatan aksesibilitas, serta penciptaan peluang yang setara dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur H. Ahmad Nausrau menekankan bahwa kehadiran RAD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata dari komitmen pemerintah terhadap prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman. Ia menyampaikan bahwa kaum disabilitas memiliki potensi besar dan harus mendapatkan ruang yang layak dalam pembangunan daerah.
“Kaum disabilitas harus mampu bersaing di era modern ini. Pemerintah akan selalu hadir untuk mendukung mereka dalam mengekspresikan diri, menunjukkan kemampuan, serta membuka peluang untuk bekerja dan meraih penghasilan selayaknya masyarakat umum,” ujar Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa RAD akan menjadi panduan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam merancang program-program yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi disabilitas, LSM, akademisi, dan sektor swasta, untuk bersama-sama menciptakan ruang yang inklusif dan memberdayakan.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, lembaga sosial, serta mitra pembangunan lainnya. Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta menyampaikan berbagai aspirasi, tantangan yang dihadapi oleh kaum disabilitas, serta harapan agar RAD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konkret di lapangan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap, dengan terbentuknya Tim Koordinasi dan tersusunnya Rencana Aksi Daerah yang komprehensif, maka ke depan penyandang disabilitas dapat lebih berdaya, mandiri, dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat strategis untuk membangun pondasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial, sekaligus mewujudkan visi Papua Barat Daya sebagai provinsi yang ramah dan setara bagi semua.
