Waisai, RajaAmpatNews — Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025–2029 bukan hanya ruang diskusi teknokratis, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Sejumlah pelaku UMKM hadir memamerkan produk unggulan mereka dalam forum strategis tersebut.
“Musrenbang ini kami lihat sebagai ruang partisipasi dan juga ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Meski waktu persiapannya sangat singkat, kami tetap berupaya menampilkan wajah UMKM Raja Ampat lewat produk-produk yang dibawa oleh para pelaku usaha,” ujar Fransisca Y. Wanma, S.Hut, M.Ec.Dev, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat, saat ditemui disela-sela kegiatan Musrenbang di Aula Bappeda Raja Ampat, Kamis (24/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa pelibatan pelaku UMKM dalam kegiatan Musrenbang merupakan bagian dari upaya Dinas Koperasi dan UKM untuk memperkenalkan potensi ekonomi lokal kepada pemangku kebijakan lintas sektor.
“Tiga pelaku UMKM yang kami hadirkan ini mewakili sektor kuliner dan kerajinan. Sebenarnya kami bisa fasilitasi lebih banyak jika informasi kegiatan ini datang lebih awal,” tambahnya.
Menurut Fransisca, ke depan perlu ada perhatian lebih terhadap pelibatan pelaku usaha lokal dalam forum-forum pembangunan, karena selain menyampaikan aspirasi, pelaku UMKM juga bisa menunjukkan langsung hasil usahanya kepada publik maupun mitra potensial.
Salah satu pelaku UMKM yang hadir, Anace Gaman, pengrajin aksesori khas Papua, mengaku senang bisa ambil bagian dalam forum tersebut. Ia menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kabupaten Raja Ampat lebih serius dalam mendukung pengembangan usaha kecil lewat pelatihan, penyediaan alat kerja, dan ruang promosi yang berkelanjutan.
“Kami senang bisa tampil di Musrenbang, semoga pemerintah tidak hanya lihat produk kami hari ini, tapi juga bantu kami dengan pelatihan, alat kerja, dan tempat jualan tetap,” ungkap Anace.
Dinas Koperasi dan UKM juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam pembinaan pelaku usaha mikro, termasuk dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Pembinaan pelaku UMKM bukan hanya tanggung jawab koperasi saja, tapi menjadi bagian lintas sektor. Kita harapkan ke depan koordinasinya lebih baik agar penguatan usaha lokal berjalan maksimal,” tutup Fransisca.
