FAM, Raja Ampat News – Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi (KK) Perairan Kepulauan Raja Ampat, Syafri Tuharea, menyatakan bahwa pada tahun 2026 pihaknya menargetkan pemasangan 38 unit mooring buoy di kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Secara keseluruhan, titik pemasangan mooring buoy di Raja Ampat mencapai sekitar 170 titik yang telah disurvei, Rabu (21/1/2026).
Syafri menjelaskan, pemasangan mooring buoy merupakan bagian dari upaya pengendalian aktivitas pemanfaatan kawasan, khususnya pada lokasi-lokasi penyelaman yang tingkat kunjungannya terus meningkat. Mooring buoy berfungsi sebagai alat kendali agar kapal tidak membuang jangkar sembarangan yang berpotensi merusak terumbu karang.
“Pengguna kawasan, terutama kapal selam wisata, harus mengikuti kuota yang tersedia. Prinsipnya seperti tiket bioskop, jika kuota mooring buoy penuh, maka kapal harus menunggu atau antre,” jelas Syafri.
Menurutnya, mooring buoy juga menjadi bagian penting dari sistem pemantauan dan pengendalian kawasan konservasi. Pada kegiatan pemasangan terbaru, sebanyak enam unit mooring buoy dipasang, terdiri dari empat unit bantuan Konservasi Indonesia dan dua unit dari BLUD UPTD Raja Ampat.
Ke depan, BLUD UPTD menargetkan pemasangan hingga 45 unit mooring buoy sesuai titik yang telah disurvei. Namun demikian, titik-titik tersebut akan kembali dievaluasi karena hasil survei hanya berlaku selama lima tahun. “Hari ini sudah terpasang enam unit, ditambah dua unit yang sebelumnya terpasang di Mioskun, sehingga total saat ini sudah ada delapan unit,” ungkapnya.
BLUD UPTD Raja Ampat menargetkan seluruh titik hasil survei dapat terpasang mooring buoy pada tahun ini, termasuk di wilayah Misool. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sendiri telah menyiapkan empat unit sebagai bentuk komitmen Bupati Raja Ampat, sementara BLUD UPTD juga mengalokasikan empat unit tambahan.
Selain itu, BLUD UPTD Raja Ampat saat ini tengah mengusulkan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengadaan 20 unit mooring buoy tambahan pada tahun ini. “Kami berharap usulan ini dapat terealisasi karena mooring buoy sangat penting sebagai alat kendali, baik untuk pemantauan fasilitas maupun pengaturan pengguna kawasan sesuai SOP,” kata Syafri.
Dalam pelaksanaannya, BLUD UPTD akan bekerja sama dengan masyarakat setempat, termasuk dalam pengelolaan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Syafri juga menegaskan akan diterapkan sanksi tegas bagi kapal yang masih membuang jangkar sembarangan, mengingat sarana mooring buoy telah disiapkan.
“Kami berharap seluruh kapal dapat menggunakan mooring buoy yang tersedia. Jangan lagi membuang jangkar sembarangan demi menjaga kelestarian kawasan konservasi Raja Ampat,” tutup Syafri.
Writer: Derek M II Editor: Petrus Rabu
