WAISAI, RajaAmpatNews – Polemik penggunaan anggaran Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025 menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan pemuda mendesak adanya keterbukaan terkait pengelolaan dana kegiatan yang disebut mencapai Rp500 juta.
Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua Provinsi Papua Barat Daya, Rojer Mambraku, mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran Musda yang diduga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat.
Menurut Rojer, hingga saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara terbuka kepada publik maupun pemuda setempat.
“Informasi yang kami peroleh, anggaran kegiatan tersebut sekitar Rp500 juta dan bersumber dari APBD Kabupaten Raja Ampat. Namun pelaksanaan Musda dinilai tidak berjalan optimal, dan belum ada laporan resmi dari Ketua Karateker KNPI Kabupaten Raja Ampat,” ujar Rojer kepada wartawan di Waisai, Sabtu (1/3/2026).
Ia menegaskan, sebagai organisasi kepemudaan yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah, KNPI seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, terlebih jika menggunakan dana publik.
Menurutnya, ketidakjelasan laporan penggunaan anggaran berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, khususnya generasi muda yang menaruh harapan besar terhadap peran KNPI dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan di Raja Ampat.
“Kami ingin organisasi ini berjalan secara sehat dan profesional. Jika benar menggunakan anggaran daerah, maka laporan penggunaan dana harus jelas, terbuka, dan dapat diakses. Jangan sampai muncul kesan dana publik digunakan tanpa pertanggungjawaban,” tegasnya.
Rojer juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan penggunaan anggaran tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia meminta Polres Raja Ampat, Polda Papua Barat Daya, serta Kejaksaan Negeri Sorong melakukan audit dan klarifikasi terhadap penggunaan dana Musda KNPI.
“Jika seluruh penggunaan anggaran sudah sesuai aturan, sebaiknya dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan polemik. Namun bila ditemukan penyimpangan, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Sejumlah pemuda di Waisai yang enggan disebutkan identitasnya berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara terbuka dan profesional. Mereka menilai isu ini bukan semata menyangkut nominal anggaran, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap organisasi kepemudaan di daerah.
Musda KNPI sendiri merupakan forum strategis dalam menentukan arah kepemimpinan dan program kerja organisasi di tingkat kabupaten. Dengan mencuatnya sorotan ini, publik kini menanti klarifikasi resmi dari pihak KNPI serta langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan sesuai regulasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Ketua Karateker KNPI Kabupaten Raja Ampat terkait tudingan tersebut. Pihak Raja Ampat masih berupaya melakukan konfirmasi kepada panitia pelaksana (Panpel) guna memperoleh penjelasan resmi terkait persoalan ini.
Writer: Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
