“Jika memang Pansus DPRK menemukan adanya dugaan pelanggaran, saya mendukung penuh agar dilaporkan ke APH. Biarlah proses hukum yang mengungkap siapa aktor di balik temuan tersebut,” tegasnya.
Waisai, RajaAmpatNews – Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Panitia Khusus (Pansus) DPRK Raja Ampat untuk melaporkan sejumlah temuan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Dalam keterangannya pada Jumat (23/5/2025), Dr. Yusuf Salim menegaskan bahwa upaya transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengapresiasi sikap kritis dan kontrol yang dilakukan oleh DPRK melalui Pansus terhadap dokumen LKPJ yang dinilai banyak mengalami ketidaksesuaian.
“Jika memang Pansus DPRK menemukan adanya dugaan pelanggaran, saya mendukung penuh agar dilaporkan ke APH. Biarlah proses hukum yang mengungkap siapa aktor di balik temuan tersebut,” tegasnya.
Yusuf juga menambahkan bahwa temuan tidak hanya terjadi di lingkup Sekretariat Daerah, tetapi juga diduga melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Hal ini, menurutnya, juga pernah disinggung dalam pandangan akhir Fraksi-Fraksi DPRK saat penutupan APBD-P Tahun 2024.
Dukungan Sekda ini menunjukkan komitmen Pemkab Raja Ampat untuk terbuka terhadap evaluasi, serta mendorong proses hukum berjalan secara adil dan objektif demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Tanggapan Sekda Raja Ampat ini sebagai jawaban atas berita yang beredar disejumlah media online beberapa hari terakhir terkait temuan Pansus Pansus DPRK Raja Ampat, salah satunya di PBD News tanggal 20 Mei 2025 dengan Judul “Pansus Temukan Kejanggalan di Setda Raja Ampat, Rekomendasi ke APH Siap Dikeluarkan.”
