Waisai, RajaAmpatNews – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menegaskan komitmennya untuk segera mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan ronda malam. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan sekaligus kesiapsiagaan menghadapi bencana, Jumat, (26/9/2025).
Kepala Satpol PP Kabupaten Raja Ampat, Apolos Bedes, S.IP., M.Si.,menyampaikan hal itu dalam keterangan resminya kepada Raja Ampat News.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil usai pihaknya menerima surat edaran dari Mendagri, sesuai kesepakatan rapat koordinasi Mendagri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumedang, Jawa Barat.
“Rapat kemarin merupakan tindak lanjut surat edaran Mendagri terkait pengaktifan kembali Siskamling dan ronda malam. Dari hampir 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia, baru sebagian kecil yang telah membentuk pos ronda. Karena itu Mendagri menegaskan agar daerah yang belum segera membentuk dan mengaktifkan kembali Siskamling, ronda malam, sekaligus Satgas Penanganan Bencana,” tegas Apolos.
Menurut Apolos, surat edaran tersebut ditujukan tidak hanya kepada gubernur, tetapi juga kepada bupati dan wali kota agar segera merespons. Ia menilai langkah ini sejalan dengan kebutuhan di daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Raja Ampat yang rawan bencana sekaligus membutuhkan sistem keamanan masyarakat yang solid.
“Satgas Penanganan Bencana yang diminta untuk dibentuk ini juga bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat kesiapan daerah menghadapi ancaman bencana alam. Semua ini saling berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Apolos menambahkan, penerapan program ini di Raja Ampat akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, pihaknya akan memfokuskan pengaktifan Siskamling di empat kelurahan yang di ibu kota kabupaten, Waisai. Selanjutnya, dalam beberapa minggu ke depan, Satpol PP akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) untuk memperluas implementasi ke tingkat kampung di seluruh distrik yang ada di Raja Ampat.
“Secara ideal, Siskamling memang harus ada di setiap RT/RW. Tetapi untuk beberapa daerah, pola ini bisa disesuaikan. Misalnya, satu kelurahan memiliki satu pos ronda atau pos Siskamling. Yang terpenting adalah pos tersebut benar-benar aktif dan melibatkan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Apolos menekankan bahwa pembentukan pos ronda malam dan Satgas Penanganan Bencana akan diintegrasikan dengan Gerakan Nasional Indonesia Bersih. Artinya, kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penjagaan keamanan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang tertib, sehat, dan bersih.
“Ronda malam nantinya tidak terlepas dari gerakan nasional Indonesia bersih. Jadi bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga menjaga lingkungan, kebersihan, dan kedisiplinan warga,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menilai peran aktif masyarakat sangat penting. Pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penggerak awal, sedangkan keberlanjutan program sepenuhnya akan ditentukan oleh keterlibatan masyarakat setempat.
“Kami berharap partisipasi masyarakat menjadi kunci utama. Karena Siskamling bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi sebuah gerakan bersama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Semua pihak perlu terlibat, baik aparat, tokoh masyarakat, maupun warga secara langsung,” kata Apolos.
Dengan kebijakan ini, Satpol PP Raja Ampat menargetkan dalam waktu dekat seluruh wilayah di kabupaten kepulauan tersebut memiliki pos Siskamling dan ronda malam yang aktif. Selain memperkuat sistem keamanan lokal, program ini juga diharapkan mampu mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat.
“Lewat ronda malam, masyarakat bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini bukan hanya tentang keamanan fisik, tetapi juga keamanan sosial yang memperkokoh persatuan,” pungkasnya.
Writer: Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
