Waisai, RajaAmpatNews— Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar rapat koordinasi penetapan lokasi dan mitra Program Makan Bergizi Gratis di Aula Wayag. Selasa, 19/8/2025. Rapat yang dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si dan dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat, Drs. Mansyur Syahdan, M.Si, Dandim 1805/Raja Ampat, perwakilan Polres Raja Ampat, Kepala Dapur sekaligus Koordinator Makan Bergizi Gratis Kabupaten Raja Ampat, serta para pimpinan OPD.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan pertemuan ini untuk menyatukan keputusan sebelum dilaporkan ke Gubernur, terutama terkait penetapan titik layanan.
“Kita kumpul hari ini karena kemarin ada arahan dari Gubernur soal penetapan lokasi. Raja Ampat ini wilayahnya sangat luas—20% daratan dan 80% lautan—sehingga hubungan antarlokasi berbiaya mahal. Kuotanya juga terbatas, jadi kita harus diskusi bersama agar menjadi satu keputusan final,” ujarnya.
Sekda melaporkan bahwa beberapa waktu lalu ia mewakili Bupati dan Wakil Bupati menghadiri pertemuan percepatan implementasi Makan Bergizi Gratis di Bogor, bersama para gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua. Dalam diskusi yang dinamis tersebut, muncul masukan agar keseragaman pusat—terutama dari Badan Gizi Nasional—terkait kriteria dapur dan penerima manfaat dikaji ulang. Disepakati bahwa penentuan jumlah titik dan skema dapur dikembalikan ke daerah, bisa dikelola Pemda maupun pihak lain/mandiri.
Sekda menjelaskan, jika Pemda menyiapkan lahan dan membangun dapur, skema kerja sama (termasuk kemungkinan sewa oleh Badan Gizi Nasional) akan dibahas lebih lanjut. Ia juga mencontohkan adanya inisiatif mandiri di Waisai serta rencana percepatan melalui pembentukan yayasan. Untuk mengakselerasi pelaksanaan, Satgas Percepatan Gizi Gratis Kabupaten Raja Ampat telah dibentuk melalui SK, dengan Sekda sebagai ketua, dan telah dilaporkan.
Hasil rapat menyepakati penetapan 52 dapur Makan Bergizi Gratis yang menjangkau wilayah Kabupaten Raja Ampat. Sasaran utama program adalah siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penetapan titik mempertimbangkan karakter wilayah kepulauan, akses transportasi (laut sebagai penghubung utama), efisiensi biaya logistik, serta kesiapan mitra pengelola.
Wakil Bupati meminta seluruh unsur—TNI/Polri, OPD, dan para mitra—memperkuat koordinasi untuk memastikan ketepatan lokasi dan kesiapan operasional.
“Hari ini kita tuntaskan agar saat dilaporkan ke Gubernur, kita sudah punya peta dan skema yang solid,” tegasnya
Dengan keputusan ini, Pemkab Raja Ampat menargetkan pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan adaptif terhadap tantangan geografis kepulauan. (Agustinus Guntur)
