“Nanti di tahun 2026 akan ada kegiatan yang sama, tetapi mungkin nama dan sistemnya berbeda. Karena itu juga menjadi perintah undang-undang untuk tunjangan sosial,” ujarnya.
Waisai, RajaAmpatNews – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara resmi menghentikan sementara pelaksanaan Program Paitua pada tahun anggaran 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya, Rahman, S.STP., M.Si dalam wawancara usai penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2025–2029 yang berlangsung di Aula Bappeda Raja Ampat, Kamis (24/7/2025) malam.
Program Paitua, yang selama dua tahun terakhir memberikan bantuan tunai kepada warga lanjut usia (65 tahun ke atas) di seluruh wilayah Papua Barat Daya, dihentikan sementara karena pergeseran fokus kebijakan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu.
“Memang untuk saat ini, tahun 2025, karena prioritas daerah kita berbeda, jadi Program Paitua untuk sementara kita hentikan dulu. Gubernur dalam hal ini lebih fokus ke pendidikan anak-anak,” jelas Rahman.
Ia menegaskan bahwa penghentian ini bukan berarti Pemprov meniadakan perlindungan sosial secara keseluruhan. Perlindungan tetap ada, namun format dan mekanismenya akan disesuaikan setelah dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat Daya rampung dan dilakukan review terhadap RKPD.
“Nanti di tahun 2026 akan ada kegiatan yang sama, tetapi mungkin nama dan sistemnya berbeda. Karena itu juga menjadi perintah undang-undang untuk perlindungan sosial,” ujarnya.
Rahman juga mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama penghentian sementara Program Paitua. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program tersebut kini difokuskan pada program pendidikan gratis dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dokter spesialis dan pendataan Orang Asli Papua (OAP).
“Pak Gubernur mengarahkan anggaran efisiensi dari Program Paitua untuk menunjang kabupaten/kota dalam pendaftaran gratis masuk sekolah. Dan itu sudah kita lakukan. Tahap pertama sudah dikucurkan ke kabupaten/kota berdasarkan data dan jumlah siswa yang dilaporkan oleh bupati dan walikota,” tambahnya.
Program Paitua sendiri merupakan program perlindungan sosial berbasis Dana Otonomi Khusus yang dimulai pada tahun 2023. Program ini memberikan bantuan Rp250 ribu per bulan kepada lansia, yang pembiayaannya dibagi antara provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dengan dihentikannya sementara program ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap dapat mengoptimalkan intervensi di bidang pendidikan dan mempercepat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua, khususnya generasi muda.
