Waisai, Raja Ampat News — Pemuda Presidium Indonesia Kabupaten Raja Ampat menolak pernyataan Wakil Sekretaris KNPI Papua Barat Daya, Marko Kadakolo, terkait klaim bahwa seluruh tahapan menjelang Musyawarah Daerah (Musda) II KNPI Raja Ampat oleh Carateker telah sesuai dengan AD/ART organisasi. Penolakan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu kafe di Waisai, Sabtu (5/12/2025).
Penegasan ini disampaikan Intelektual Muda Raja Ampat, Kundrat Kaisiepo, yang juga Ketua Pemuda Presidium Indonesia Kabupaten Raja Ampat. Ia menyayangkan pernyataan Marko Kadakolo yang dinilai tidak sesuai dengan fakta pelaksanaan persiapan Musda di lapangan.
Menurut Kundrat, pasca Pleno I pada 3 Oktober 2025, Carateker DPD KNPI Raja Ampat bersama panitia Rapimda dan Musda II dinilai tidak transparan dalam pembukaan pendaftaran KNPI tingkat distrik maupun OKP/OKPI.
“Kami baru tahu bahwa pendaftaran hanya dibuka dua hari, dari 2 sampai 3 Desember 2025, lalu langsung ditutup pada 4 Desember 2025. Proses ini sangat tertutup dan tidak memberi ruang yang adil bagi pemuda di distrik maupun organisasi kepemudaan,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Kundrat, memicu gelombang penolakan sekaligus ancaman boikot terhadap Musda II KNPI Raja Ampat yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025.
Tokoh pemuda itu menegaskan bahwa penolakan ini berangkat dari dugaan pelanggaran prinsip dasar organisasi, terutama terkait asas keterbukaan dan independensi yang dijamin Pancasila dan UUD 1945.
“Saya sangat menyesalkan pernyataan Wakil Sekretaris KNPI Papua Barat Daya bahwa tahapan Musda sudah sesuai AD/ART. Bagi kami itu keliru. Banyak tahapan yang tidak transparan, penuh kekeliruan, dan proses pendaftaran distrik serta OKP/I justru cacat hukum karena bertentangan dengan wewenang eksklusif Musda,” tegasnya.
Kundrat menambahkan, pemuda Raja Ampat sejak lama menantikan kehadiran KNPI sebagai rumah besar bagi generasi muda dari 24 distrik dan 117 kampung. Karena itu, keputusan Carateker yang dinilai tertutup justru mencederai harapan dan kepercayaan pemuda di daerah tersebut.
“Atas penutupan pendaftaran yang begitu tertutup, kami pemuda Raja Ampat menyatakan menolak pelaksanaan Musda II KNPI Raja Ampat. Kami mendesak DPP KNPI RI dan DPD KNPI Papua Barat Daya untuk mengambil alih pelaksanaan Musda demi menjaga kehormatan dan ketertiban organisasi,” pungkasnya.
Writer: Derek Mambrasar II Editor: Petrus Rabu
