Waisai RajaAmpatNews— Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Raja Ampat bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Raja Ampat Dalam Angka 2026 sekaligus Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, yang berlangsung di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat. Kamis, 12/2/2026.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, Kepala BPS Kabupaten Raja Ampat Ir. Nurhaida Sirun, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan daerah.
FGD tersebut menjadi forum strategis untuk memvalidasi dan menyelaraskan data lintas sektor yang akan dimuat dalam publikasi tahunan “Raja Ampat Dalam Angka”, yang selama ini menjadi rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
Kepala BPS Raja Ampat, Ir. Nurhaida Sirun, dalam sambutannya menegaskan bahwa Raja Ampat Dalam Angka merupakan publikasi statistik strategis yang diterbitkan secara rutin setiap tahun dan menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi daerah.
“Publikasi ini memuat berbagai aspek penting, mulai dari geografi, kependudukan, sosial, ekonomi, hingga pemerintahan. Data tersebut menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa data yang disajikan bersumber dari berbagai kegiatan survei dan sensus yang dilakukan BPS, serta data sektoral dari OPD dan instansi terkait. Karena itu, penyusunan publikasi ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara BPS dan seluruh pemangku kepentingan di Raja Ampat.
Nurhaida juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah berkontribusi menyediakan data.
“Dukungan dan kerja sama yang baik sangat membantu BPS menghadirkan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu,” katanya.
Melalui FGD ini, BPS melakukan quality control terhadap data yang akan ditampilkan, termasuk proses validasi bersama, memastikan konsistensi dan keterbandingan data, serta menghimpun masukan terkait kelengkapan indikator.
“FGD ini menjadi ruang diskusi penting untuk menyelaraskan pemahaman antara BPS dan OPD, sehingga data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi daerah dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.
Publikasi Raja Ampat Dalam Angka 2026 direncanakan akan dirilis pada 27 Februari 2026 melalui laman resmi BPS Kabupaten Raja Ampat. BPS meminta seluruh perangkat daerah segera menyampaikan koreksi atau pembaruan data paling lambat 23 Februari 2026 agar proses finalisasi dapat dilakukan tepat waktu.
Dalam kesempatan tersebut, BPS juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat.
BPS Raja Ampat menyediakan empat jenis layanan utama, yakni:
1. Konsultasi statistik,
2. Perpustakaan statistik,
3. Produk statistik berbayar,
4. Rekomendasi kegiatan statistik.
Selain itu, BPS secara rutin melakukan Survei Kebutuhan Data (SKD) sebagai bentuk evaluasi pelayanan publik dan dasar pengembangan inovasi layanan ke depan.
“Di era keterbukaan informasi, data statistik bukan hanya harus tersedia, tetapi juga mudah diakses, cepat dilayani, dan jelas pemanfaatannya,” tambah Nurhaida.
Pada forum yang sama, BPS turut mensosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung Mei hingga Juli 2026.
Petugas sensus akan mendata seluruh unit usaha di setiap kampung dan distrik, mulai dari usaha berskala besar hingga usaha mikro.
“Data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keberhasilan sensus sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan seluruh OPD,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menilai kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat dasar pengambilan kebijakan pembangunan di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan biaya logistik yang tinggi.
Menurutnya, banyak indikator pembangunan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil Raja Ampat, terutama terkait tingkat kesulitan wilayah, kemahalan harga, dan akses antar kampung.
“Kondisi geografis kita berbeda dengan daerah lain. Jarak antar kampung harus ditempuh dengan transportasi laut, membutuhkan bahan bakar dan biaya besar. Ini harus tergambar dalam data supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa data statistik menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran, perencanaan program, hingga evaluasi pembangunan kampung.
“Kalau kita tidak duduk bersama membahas data, kita akan sulit merancang pembangunan yang tepat. Karena itu, forum seperti ini penting agar semua memahami angka-angka yang menjadi dasar kebijakan,” katanya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Raja Ampat atas penyelenggaraan kegiatan tersebut yang dinilai membantu pemerintah daerah memahami kondisi pembangunan secara lebih terukur.
“Kami berterima kasih kepada BPS yang terus mendampingi pemerintah daerah dalam menyediakan data yang akurat. Ini menjadi momen baik untuk berdiskusi dan melihat perkembangan Raja Ampat secara objektif,” ungkapnya.
FGD ini diharapkan menghasilkan penyempurnaan data yang akan dituangkan dalam publikasi Raja Ampat Dalam Angka 2026, sekaligus memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berbasis data (evidence-based development).
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah optimistis bahwa perencanaan pembangunan Raja Ampat ke depan akan semakin tepat sasaran, terukur, dan mampu menjawab tantangan wilayah kepulauan yang kompleks.
Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu
