Pemprov Papua Barat Daya Pantau Distribusi Bantuan Pangan Pemerintah ke Masyarakat

KET; Laurens Komiter, Pegawai Dinas Pertanian Pangan, Kelauatan dan Perikanan, Papua Barat Daya bersama Pegawai Kelurahan Warmasen usai melakukan pemantauan distribusi bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Warmasen-Distrik Kota Waisai, Jumat, (13/9/2024)/Petrus Rabu/R4NEWS
KET; Laurens Komiter, Pegawai Dinas Pertanian Pangan, Kelauatan dan Perikanan, Papua Barat Daya bersama Pegawai Kelurahan Warmasen usai melakukan pemantauan distribusi bantuan pangan pemerintah di Kelurahan Warmasen-Distrik Kota Waisai, Jumat, (13/9/2024)/Petrus Rabu/R4NEWS
banner 120x600

Waisai, RajaAmpatNews-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pelaksanaan distribusi bantuan pangan pemerintah ke masyarakat di semua kabupaten/kota di Papua Barat Daya.

“Saat ini kami mengawasi bantuan pangan pemerintah ke masyarakat Kami dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Laurens Komiter, salah Pegawai Dinas Pertanian, Pangan, Kelauatan dan Perikanan, Papua Barat Daya saat dijumpai di Kantor Kelurahan Warmasen-Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Jumat, (13/9/2024).

Laurens Komiter mengakui di Raja Ampat kegiatan pengawasan di fokuskan di empat kelurahan yakni Kelurahan  Bonkawir, Warmasen, Sapordanco dan Waisai Kota di i Distrik Kota Waisai sebagai sampel dalam hal distribusi bantuan pemerintah berupa beras ke masyarakat.

“Ketika kami lakukan pengawasan, kalau kedapatan masalah-masalah atau kendala-kendal, kita akan nanti  kembali lagi untuk melakukan evaluasi,”kata Laurens usai bertemu dengan pengawai Kelurahan Warmasen.

Didampingi pejabat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Raja Ampat, Laurens Komiter kalau kegiatan pengawasannya di Distrik Waisai Kota-Raja Ampat sudah berjalan selama dua minggu.

Laurens mengaku selama melakukan pengawasan dia menemukan beberapa kendala seperti akses jalan ke penerima sasaran dan bantuan di simpan di Gudang masyarakat di luar kompleks kelurahan sehingga rawan akan kehilangan.

“Selama dua minggu pemantauan atau pengawasan kita temukan kendala-kendala dilapangan seperti masalah jalan dan akses distribusi. Sebenarnya titik kumpul pelayanannya itu di kelurahan tapi karena factor jalan maka ada beberapa kasus yang berasnya dititip digudang masyarakat di luar kompleks kelurahan. Maka ada kasus kehilangan.

Karena Raja Ampat memiliki 24 Distrik dan 117 kampung dirinya berharap kepala dan aparat distrik untuk mengontrol penyaluran bantuan pangan pemerintah tersebut ke masyarakat-masyarakat yang ada di kampung dan tersebar di pulau-pulau. Hal ini penting katanya agar bantuan tersebut tepat sasaran.

Writer: Tim RedaksiEditor: Petrus Rabu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page