“Papua Barat Daya harus tetap menjadi Papua Barat Daya, bukan Papua Barat Tak Berdaya akibat ketidakprofesionalan. Saya harap semua pihak tenang dan menghormati kerja Pansel. Mari kita sabar menunggu hasil dengan lapang dada,” pungkasnya.
SORONG, RAJAAMPATNEWS – Pemerhati Otonomi Khusus (Otsus) Papua menyoroti pentingnya seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) jalur Otsus berdasarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dalam pandangan mereka, anggota DPRP Otsus yang terpilih haruslah individu yang memiliki kapasitas, integritas, serta pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat Papua.
Karena itu, Pemerhati Otsus Papua mengingatkan Panitia Seleksi (Pansel) DPRP Jalur Pengangkatan Provinsi Papua Barat Daya untuk menjalankan tugas secara profesional sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dan tanggung jawab terhadap negara serta masyarakat.
Edy Klaus Kirihio, salah seorang pemerhati Otsus Papua menegaskan bahwa Pansel memegang peranan penting untuk memastikan anggota DPRP Papua Barat Daya yang terpilih memiliki kompetensi dan kapabilitas tinggi, serta menjadi representasi masyarakat asli Papua.
Melalui siaran pers sebagaimana yang dikutip dari detikpapua.net, Selasa (21/01/2025), Edy menyampaikan apresiasi kepada Pansel atas pelaksanaan tahapan seleksi yang dinilai baik dan transparan. Namun, ia juga menyampaikan beberapa catatan penting agar keputusan Pansel dapat diterima oleh semua pihak.
“Pertama, kami memberikan apresiasi atas transparansi Pansel dalam pelaksanaan tahapan seleksi. Kedua, harapan kami adalah mereka yang terpilih benar-benar menjadi representasi dari suku-suku asli di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini penting untuk mencegah potensi konflik antar masyarakat asli Papua,” ujar Edy.
Edy menekankan bahwa Pansel harus memastikan kandidat terpilih memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan nilai yang diperoleh selama proses seleksi. Kekhawatiran muncul jika terdapat intervensi dari pihak tertentu yang dapat mencederai integritas seleksi.
“Pansel harus mengutamakan kandidat dengan nilai tertinggi. Nilai ini mencerminkan kualitas terbaik yang layak menjadi perwakilan masyarakat di DPRP,” tegas Edy.
Edy juga mengingatkan agar Pansel belajar dari pengalaman di Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana ketidakprofesionalan dalam proses seleksi telah menimbulkan gugatan hukum. Menurutnya, transparansi dan profesionalisme adalah kunci untuk menghindari masalah serupa.
“Saat ini, masyarakat sudah bisa melihat hasil seleksi dan nilai yang diperoleh masing-masing kandidat. Jangan sampai muncul manuver politik yang mengabaikan kandidat dengan kualitas terbaik,” kata Edy.
Ia menambahkan bahwa anggota DPRP yang terpilih harus mampu menjalankan amanat rakyat dengan profesionalisme dan integritas tinggi. “Mereka haruslah orang-orang terbaik yang dapat dipercaya untuk mewakili kepentingan rakyat,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Edy menegaskan bahwa pendapatnya murni merupakan aspirasi masyarakat Papua, khususnya masyarakat asli di Papua Barat Daya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan menyerahkan proses seleksi sepenuhnya kepada Pansel tanpa spekulasi atau asumsi berlebihan.
“Papua Barat Daya harus tetap menjadi Papua Barat Daya, bukan Papua Barat Tak Berdaya akibat ketidakprofesionalan. Saya harap semua pihak tenang dan menghormati kerja Pansel. Mari kita sabar menunggu hasil dengan lapang dada,” pungkasnya.
