Waisai, RajaAmpatNews– Pemerataan tenaga kesehatan menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, dr. Engelbert Wader, menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya jumlah tenaga medis, melainkan distribusi yang belum merata hingga ke Puskesmas Pembantu (Pustu) di kampung-kampung.
Menurut dr. Engelbert, pasca adanya rekrutmen besar-besaran melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun CPNS, jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas memang meningkat signifikan. Namun, peningkatan jumlah tersebut masih menyisakan persoalan kesesuaian jenis tenaga dengan kebutuhan pelayanan.
“Jumlah tenaga memang sudah banyak, tetapi harus dilihat apakah tenaga itu lebih dominan administrasi atau tenaga medis. Jangan sampai jumlah besar, tapi tidak sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya kepada awak media, Sabtu (6/9/2025).
Ia mencontohkan, di pusat kota jumlah tenaga kesehatan bisa mencapai lebih dari 100 orang, sedangkan di Puskesmas pada tingkat distrik hanya sekitar 30 orang. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan pelayanan, bahkan ada Puskesmas yang kelebihan perawat namun kekurangan bidan maupun dokter.
“Distribusi petugas kesehatan harus sampai ke Pustu. Masyarakat di kampung pun punya hak yang sama mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi kita harus pastikan tenaga kesehatan benar-benar hadir di sana,” tegasnya.
Selain distribusi, persoalan penempatan pegawai baru juga menjadi perhatian. Tidak jarang tenaga yang sudah lulus seleksi kemudian meminta pindah lokasi, meski sebelumnya telah memilih formasi tertentu.
“Kalau sudah memilih lokasi saat mendaftar, seharusnya siap ditempatkan di situ. Jangan setelah lulus, lalu minta pindah. Ini yang harus kita tata agar distribusi petugas kesehatan benar-benar berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Dinas Kesehatan juga masih menghadapi tantangan penyediaan fasilitas pendukung, terutama bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Tidak sedikit pegawai yang enggan menetap karena ketiadaan rumah dinas, tidak mungkin petugas sampai ke Kampung lalu tidur di depan kantor desa.
“Kita tidak bisa memaksa orang tinggal kalau tidak ada tempat tinggal. Tidak mungkin petugas kesehatan tidur di depan kantor desa baru kerja di Puskesmas. Bagaimana mereka bisa bekerja maksimal tanpa fasilitas layak?” ungkapnya.
Ke depan, Dinas Kesehatan Raja Ampat menargetkan peningkatan disiplin pegawai sejalan dengan penyediaan fasilitas dasar, termasuk perumahan dinas, agar tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal di seluruh pelosok Raja Ampat.
Terkait adanya sejumlah petugas kesehatan yang dimutasi dari Puskesmas lama ke Puskesmas baru, dr. Engelbert menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Raja Ampat.
“Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk monitoring langsung ke setiap distrik, memastikan petugas yang dimutasi benar-benar sudah berada di lokasi tugas sesuai SK yang diberikan,” pungkasnya. (Dony Kumuai)
