WAISAI RajaAmpatNews– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan III tahun 2025 di Aula KPU Raja Ampat, Selasa (2/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, di antaranya Komandan Pos AL, Kesbangpol, Bawaslu, Dinas Dukcapil, Asisten II Setda Raja Ampat, Polres Raja Ampat, serta Kodim 1805.
Rakor dibuka langsung oleh Ketua KPU Raja Ampat Arsad Sehwaky. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengamanatkan agar KPU kabupaten/kota melaksanakan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan sedikitnya setiap tiga bulan sekali, serta wajib melibatkan unsur RT/RW.
“Namun, sejauh ini baru sekitar dua kali kami hanya bisa berkoordinasi dengan level forkopimda atau instansi terkait, karena keterbatasan anggaran” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tujuan utama rakor kali ini adalah memperbarui dan melengkapi data pemilih, khususnya untuk memastikan akurasi terkait status anggota TNI/Polri yang pensiun maupun yang baru bergabung. “Kami berharap adanya laporan data, baik dari masyarakat maupun instansi, agar tidak ada anggota TNI/Polri yang masih tercatat sebagai pemilih. Begitu juga dengan pemilih baru dari lulusan SMA yang kini berstatus anggota TNI/Polri. Harapan kita, data pemilih ke depan lebih konkret, akuntabel, dan detail sehingga pelaksanaan Pilkada mendatang lebih baik dari sebelumnya,” tambahnya.
Mewakili Bupati Raja Ampat, Asisten II Setda, Wahab Sangadji, membacakan sambutan resmi Bupati. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya data pemilih sebagai fondasi demokrasi. “Data pemilih merupakan data penting yang statis namun harus terus diperbarui agar tetap akurat, valid, dan mutakhir. Pemutakhiran bukan sekadar update angka, tetapi juga update harapan. Setiap nama yang keluar atau masuk adalah nyawa demokrasi yang menentukan arah masa depan Raja Ampat,” tegasnya.
Ia menambahkan, demokrasi tidak hanya berbicara soal kotak suara, tetapi juga kotak data. “Jika datanya salah, maka suaranya pun bisa salah. Karena itu mari kita jaga integritas kerja bersama tanpa intervensi kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Polres Raja Ampat menyampaikan apresiasi kepada KPU atas penyelenggaraan rakor ini. Ia juga menegaskan kesiapan Polres untuk membantu KPU dalam aspek teknis demi memastikan kelancaran proses pemutakhiran data pemilih.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama seluruh peserta, membahas langkah-langkah konkret dalam pemutakhiran data pemilih agar pelaksanaan pesta demokrasi di Raja Ampat berjalan lebih berkualitas. (Agustinus Guntur)
