Waisai, RajaAmpatNews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, menggelar kegiatan dialog dan sharing bersama mama-mama Papua di Kabupaten Raja Ampat, Jumat (2/8), bertempat di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Satgas Wilayah V KPK, Dian Patria, yang hadir bersama tim sebagai bentuk perhatian terhadap dampak penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi perempuan Papua, khususnya pelaku usaha mikro dan penjual kecil di Raja Ampat.
Dalam kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini, turut hadir Sekretaris Daerah Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Inspektorat, serta perwakilan mama-mama Papua dari empat kelurahan di Waisai, yakni Kelurahan Kota Waisai, Sapordanco, Warmasen, dan Bonkawir.
Dian Patria menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan bagian dari agenda audit KPK, melainkan murni ruang diskusi bersama warga untuk mendengar langsung suara dan pengalaman mereka.
“Kehadiran kami di sini bukan untuk melakukan audit. Ini hanya sharing, jadi mama-mama bisa santai dan tidak perlu khawatir. Tidak ada intervensi apa pun dari kami,” ujar Dian menenangkan suasana.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat memaparkan bahwa realisasi program bantuan berbasis dana Otsus masih bertahap. Untuk tahun 2024, pihaknya baru melakukan asesmen di empat kelurahan di Waisai.
“Memang kami belum menjangkau seluruh mama-mama OAP (Orang Asli Papua) yang berjualan karena kebutuhan mereka beragam. Kami baru satu kegiatan, tapi tahun ini kami akan perluas cakupan asesmen, termasuk ke Misool dan Waigeo Utara untuk tahun 2025,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa program yang dirancang bersama Bappeda akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi keluarga mama-mama OAP. Bantuan yang diberikan antara lain berupa tempat jualan, peralatan usaha, dan modal.
Salah satu penerima manfaat, Margareta Dimara, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diterima.
“Terima kasih kepada Ibu Kadis Sosial atas bantuan untuk Pondok Putri Papua, kami menerima seng dan papan untuk tempat jualan, serta peralatan dapur seperti kompor, prasmanan, piring, dan mangkuk,” ujarnya haru.
Sementara itu, Sipik Macat, penerima bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM, juga menyampaikan apresiasi atas realisasi proposal yang diajukannya sejak 2023.
“Saya dapat bantuan mesin tempel, alat mancing, dan coolbox, semua yang saya usulkan terjawab,” tuturnya.
Menanggapi aspirasi yang muncul, Sekda Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyalurkan dana Otsus secara lebih berpihak kepada pelaku usaha lokal, terutama OAP.
“Saya berharap kita bisa melihat apakah ada pengusaha lokal, putra daerah yang bisa dibina agar tidak timbul rasa iri atau kecemburuan sosial. Kalau kita bantu semua secara rata, maka tidak ada yang bisa menonjol cepat. Pemerintah perlu melihat ulang sistem ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan kewenangan daerah dalam pengelolaan dana Otsus karena porsi pembagiannya kini telah diatur ketat oleh pemerintah pusat. Sekda berharap KPK dapat menyuarakan temuan dan harapan daerah saat mengevaluasi efektivitas penggunaan dana Otsus di Papua.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara tim KPK dan seluruh mama-mama Papua yang hadir. Suasana kekeluargaan terasa kuat, menunjukkan semangat keterbukaan antara lembaga negara dan warga akar rumput dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan menyeluruh di tanah Papua.
