Waisai, RajaAmpatNews – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar audiensi bersama Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat (PKPRA) dalam rangka percepatan implementasi program perhutanan sosial di Kampung Friwen, Jumat (13/6/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat ini melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan dari berbagai unsur pemerintah daerah dan masyarakat kampung.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Marthen Bartholemeus, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Syafil M. Sy, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Fransiska Y. Wanma, Kepala Dinas Pariwisata Ellen Risamasu, Kepala Dinas Pertanian Walujo B. Hargo, Kabid Bappeda, Kabag Organisasi Ricardo Umkeketony, Plt. Kepala KPHP Raja Ampat Ahas Samigita, serta Wakil Ketua III TP PKK Raja Ampat. Hadir pula Kepala Kampung Friwen Insemina Wawiyai, Ketua PKPRA Stevanus Wawiyai, S.Hut, dan Bendahara Loesye Erni Fainno, A.Md, bersama pengurus lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Orideko menegaskan pentingnya pengelolaan potensi alam Raja Ampat secara berkelanjutan. “Raja Ampat memiliki kekayaan luar biasa, baik di laut maupun di darat. Potensi perikanan, pariwisata, dan juga tambang harus dimanfaatkan dengan bijak demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Kampung Friwen, Insemina Wawiyai, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memulai program perkebunan, namun terkendala berbagai hambatan. Ia menilai kehadiran PKPRA dengan program hutan lindung sangat membantu untuk mendorong kelanjutan program tersebut.
“Banyak homestay dan resort masih membeli sayur dan buah dari Waisai. Saya sering sampaikan kepada masyarakat, kalau kita punya kebun sendiri, kita bisa menjual langsung ke mereka dan meningkatkan pendapatan kampung,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua PKPRA, Stevanus Wawiyai, S.Hut, menjelaskan bahwa organisasinya telah menjalankan program pelestarian lingkungan berbasis masyarakat sejak 2019. Salah satu fokus mereka adalah upaya edukasi pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
“Degradasi mangrove di Raja Ampat cukup memprihatinkan. Kami memulainya dengan pelatihan pemanfaatan mangrove yang menghasilkan produk seperti tepung, sabun, dan lainnya. Program ini kami padukan dengan pendekatan ekonomi agar masyarakat bisa memperoleh manfaat langsung,” jelasnya.
Stevanus juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program PAPeDA4 (Papua Percepatan Daerah untuk Aksi) mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari TP PKK, Dinas PMK, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, KPHP Unit I Raja Ampat, hingga pemerintah kampung.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat: Raja Ampat Bangkit, Produktif Menuju Kesejahteraan.
