Makasar, RajaAmpatNews– Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si yang mewakili Pemerintah Daerah menandatangani Dokumen Pinjam Pakai Lahan guna mendukung Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Bakti-Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Penandatanganan dokumen dengan Direktorat Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI-Kominfo tersebut disaksikan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar di Jasmine Hall, Claro Hotel Makassar, Kamis (18/7/2024). Selain Raja Ampat, juga terdapat 29 kabupaten/kota dari Wilayah Timur Indonesia.
“Membangun BTS berbeda dengan akses internet, untuk membangun BTS kita memerlukan lahan sehingga ada perjanjian ini. Berbeda dengan akses internet, yang tidak memerlukan lahan tetapi kami butuh konfirmasi bahwa yang dibangun adalah wilayah yang tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband dan harus ada listrik,” ujar Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar.
Oleh sebab itu, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu BAKTI dalam pengajuan lokasi pembangunan, harus yang valid. Karena membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja. “Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dan dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” sambung Fadhilah.
Fadhilah memastikan bahwa jangan sampai ada kantor-kantor utama yang belum teraliri internet. Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1. Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.
Sementara itu, Sekda Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si yang didampingi Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, Frits Feliks Dimara, S.PT, MM mengaku sangat mendukung upaya dan niat baik BAKTI-Kominfo dalam membangun infrastruktur telekomunikasi seperti BTS dan Akses Internet di Raja Ampat.
“Kami siap mendukung dan mensukseskan pembangunan BTS dan Akses Internet di Raja Ampat, karena telekomunikasi ini menjadi salah satu kepenting bagi masyarakat, apalagi Raja Ampat merupakan daerah tujuan wisata dunia,” ujar Yusuf Salim.
Penandatangan dokumen tersebut sebagai langkah penting untuk memastikan setiap titik pembangunan BTS dapat dilakukan tanpa hambatan. Dalam proses ini, berbagai isu terkait lahan, seperti kepemilikan dan lingkungan, harus diatasi dengan cermat dan kolaboratif. Pada kesempatan ini, 30 pemerintah daerah bersama-sama berkomitmen untuk membantu pekerjaan BAKTI yang divalidasi melalui dokumen pinjam pakai lahan yang telah disiapkan.
BAKTI Kominfo mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk membangun telekomunikasi dari pinggiran. Dan pembangunan BTS merupakan salah satu pilar utama dalam program pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Adanya kerja sama yang erat antara pemerintah kabupaten dan kota, BAKTI berhasil membangun 1.682 BTS 4G USO dan 4.995 BTS 4G dari target 5.618 site.
Sebagaimana Sekda Raja Ampat, Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Raja Ampat memberikan apresiasi kepada Bakti Kominfo yang terus mendorong pembangunan BTS dan Akses Internet di Raja Ampat. Dirinya berharap pembangunan BTS dan Akses Internet yang diselenggarakan pemerintah tersebut mendapat dukungan positif dari masyarakat.
“Selakuk kepala dinas saya apresiasi Bakti Kominfo. Saya berharap apa yang dilakukan pemerintah ini mendapat dukungan dari masyarakat, karena semua bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan memajukan Raja Ampat,” ujar Frits Feliks Dimara.
Penulis: Petrus Rabu
