KOTA SORONG-RAJAAMPATNEWS- Rencana Pemerintah Pusat melaksanakan program transmigrasi ke wilayah Timur Indonesia, termasuk ke Tanah Papua mendapat kejutan kritik dari ketua komisariat GmnI victory sorong.
Puluhan kader GMNI pejuang pemikir-pemikir berkumpul dan membawa spanduk penolakan program kerja yang merugikan masyarakat asli tana papua dalam aksi protes yang di gelar di Taman Sorong City, Sabtu (09/11/2024).
Ketua DPK GMNI Victory, Yohanes Susanto menyatakan beberapa poin atensi khusus pihaknya, yakni mendesak presiden prabowo dan menteri transmigrasi segera membatalkan transmigrasi ketanah Paoua.
“Saya ada diatas tanah Papua saya bukan orang asli papua tapi saya melihat dan bahkan merasakan kehidupan masyarakat papua disini memiliki kesenjangan,” ujarnya.
Yohanes mengakui banyak yang tergolong kaum pra sejahtera maka menolak program dimaksud karena akan menimbulkan konflik antara orang asli papua (OAP) dan calon transmigran.
Diakuinya, program tersebut akan melahirkan banyak konflik yang nantinya terjadi seperti alih fungsi lahan tumpang tindih, perebutan Hak masyarakat Adat, perebutan Hak politik OAP, Krisis kultur OAP dan perebutan hak-hak SDA hingga meningkatkan kasus pelanggaran HAM.
Situasi papua sedang tidak baik-baik saat ini, pelanggaran HAM sering terjadi, setiap kontestasi pemilu selalu ada persoalan perebutan Hak Politik lalu yang ada belum diselesaikan mau lahir lagi yang baru.
“Stop Pemerintah jangan hanya sekedar membuat program, ide itu lahir dari pikiran upayakan segala sesuatu yg harus dilahirkan itu berdasarkan kajian empirik. mengamati itu hakekat dasar untuk kita beranjak ke ide selanjutnya.
Jangan hanya sekedar melahirkan ide lalu dengan gampangnya berbicara program ini memiliki banyak tujuan positif terus negatifnya tidak di teropong dan disudutkan.
“Saya mendesak agar pemerintah harus secepatnya menyelesaikan pelanggaran HAM ditanah papua dan sahkan UU masyarakat Adat,” ujar Sandro.
Saya menangis ketika ada pace, mace teman-teman saya berteriak. Kami yang punya tanah, kami yang punya tempat seolah-olah pendatang ditanah sendiri.
Dulu program transmigrasi dijuluki politik balas budi, pada saat negara Indonesia masih dalam barisan pemerintah Hindia Belanda,saat itu namanya kolonisasi. Pada tahun 1952 program diganti nama menjadi Transmigrasi oleh Bpk. Proklamator tapi program ini dianjurkan ke mereka yang eks_perjuangan.
Tapi belakangan ini saya lihat petahana Negara kita bermain dengan ide yg mereka miliki sajah tampa memikirkan konsekuensinya..miris Negara ini kedepan kalo begini terus.
Harapan terbesar saya program ini perlu dibatalkan.kalo program ini dibatalkan masyarakat Papua juga iakan bahagia. Pemerintah harus jaga orang papua,orang papua juga NKRI.
“Upayakan program yang klayak buat mereka, tumbuhkan seribu bangunan sekolah ditanah papua . Jangan gusur mereka punya hutan,” tegasnya.
Writer: Sandro S. | Editor: Petrus Rabu
