WAISAI, RajaAmpatNews – Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Pejuang Hak Adat (DPD GEMPHA) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Raja Ampat belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan gizi anak-anak sekolah.
Dalam beberapa hari terakhir, publik Raja Ampat juga ramai menyoroti menu MBG yang dibagikan kepada siswa. Sejumlah warga dan orang tua murid mempertanyakan kualitas serta kelayakan gizi makanan yang diterima anak-anak mereka. Menu yang beredar di masyarakat dinilai belum memenuhi standar gizi seimbang sebagaimana tujuan utama program tersebut.
Ketua DPD GEMPHA PBD, Rojer Mambraku, SH, menyampaikan kritik terbuka terhadap implementasi program yang dinilai belum sejalan dengan visi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Sebagai Ketua Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua Barat Daya, saya menilai program MBG ini belum memberikan dampak serius terhadap pemenuhan gizi anak-anak sekolah, khususnya di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Rojer dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/2).
Menurutnya, di lapangan ditemukan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama. Ia mengungkapkan adanya dugaan kasus keracunan makanan serta menu yang dinilai belum memenuhi prinsip gizi seimbang.
Rojer mencontohkan, di beberapa sekolah, siswa dilaporkan menerima paket makanan berupa satu botol es timun, kacang goreng, dan sagu bakar. Ia mempertanyakan kecukupan kandungan gizi dari menu tersebut.
“Bagaimana anak-anak sekolah bisa memperoleh asupan bergizi jika menu yang diberikan hanya satu botol es timun, kacang goreng, dan sagu bakar. Ini yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat,” tegasnya.
Ia menilai, apabila menu tersebut benar menjadi bagian dari standar distribusi MBG, maka tujuan program untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda dikhawatirkan tidak tercapai secara optimal.
DPD GEMPHA PBD pun mendesak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bersama instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Evaluasi dinilai penting guna memastikan bahwa makanan yang disalurkan kepada siswa benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
Selain itu, pihaknya mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedia makanan, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi, agar kualitas dan keamanan konsumsi tetap terjamin. Menurut Rojer, keselamatan serta kesehatan anak-anak sekolah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik.
“Kehadiran program MBG di Papua Barat Daya, terlebih khusus di Kabupaten Raja Ampat, seharusnya membawa dampak positif dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Jika di lapangan justru tidak sesuai harapan, maka perlu ada pembenahan serius,” ujarnya.
Sebagai organisasi kepemudaan yang fokus pada perjuangan hak-hak masyarakat adat, DPD GEMPHA PBD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan generasi muda Papua Barat Daya.
Hingga berita ini diterbitkan, RajaAmpatNews masih berupaya untuk mendapatkan keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat maupun instansi pelaksana program MBG terkait kritik yang disampaikan DPD GEMPHA PBD.
Writer: Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
