Waisai, Raja Ampat News — Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP/I) di Kabupaten Raja Ampat menyatakan sikap menolak pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-II DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Raja Ampat. Penolakan ini muncul lantaran proses Musda dinilai tertutup, cacat prosedural, serta sarat kepentingan tertentu.
Penolakan ini mencuat dalam pertemuan sejumlah pemuda di salah satu kafe di Waisai, Sabtu (6/12/2025). Mereka menilai, caretaker KNPI Raja Ampat tidak bekerja sesuai aturan organisasi, terutama dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi OKP.
Salah satu perwakilan pengurus KNPI distrik, Erens Ambaven, mengungkapkan bahwa caretaker tidak menjalankan tugas sesuai mekanisme yang semestinya. Menurutnya, pada Rapat Pleno I sebenarnya sudah dibacakan nama-nama pengurus KNPI distrik, namun pada tahapan Musda justru terjadi perubahan yang tidak dijelaskan secara transparan.
“Kami menilai caretaker tidak konsisten dan mengandung konflik kepentingan. Jumlah OKP maupun KNPI distrik yang ikut Musda dirahasiakan. Ini menunjukkan ada misi tertentu untuk memenangkan kandidat tertentu,” ujar Erens.
Para pemuda kemudian mengeluarkan lima poin sikap penolakan terhadap pelaksanaan Musda ke-II DPD KNPI Raja Ampat:
- Caretaker bekerja tidak sesuai aturan organisasi.
- Pembukaan pendaftaran OKP tidak dibahas bersama panitia.
- Pendaftaran OKP tidak transparan dan tidak sesuai prosedur.
- Jumlah OKP dan KNPI distrik peserta Musda dirahasiakan oleh caretaker.
- Caretaker bekerja untuk memenangkan kandidat tertentu.
Secara Jujur dan Terbuka
Perwakilan pemuda Raja Ampat lainnya, Giovani Krey, juga menyayangkan sikap caretaker yang dinilai terburu-buru dan tidak mencerminkan semangat demokrasi pemuda.
“Musda ini harus melibatkan seluruh OKP/I sah yang terdaftar di Raja Ampat. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kami menuntut Rapimda dan Musda II dilakukan secara adil dan terbuka,” tegas Giovani.
Ia juga meminta caretaker memberikan transparansi penuh dalam seluruh proses penyelenggaraan Musda KNPI Raja Ampat.
Senada dengan itu, Ketua Pemuda Warnap, Rudy Rumbewas, mengingatkan bahwa KNPI adalah rumah besar pemuda dan tidak boleh diperalat untuk kepentingan politik tertentu.
“KNPI bukan alat politik. Jangan nodai Musda dengan praktik tidak sehat,” tegas Rudy.
Rudy menambahkan, pelaksanaan Musda II DPD KNPI Raja Ampat yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia menyebut minimnya keterbukaan terlihat sejak pembukaan pendaftaran KNPI distrik dan OKP/I yang diduga hanya berlangsung dua hari, yakni 2–3 Desember 2025, lalu langsung ditutup keesokan harinya.
“Ini agenda pemuda Raja Ampat. Sangat disayangkan jika prosesnya tidak transparan,” pungkasnya.
Writer: Derek Mambrasar II Editor: Petrus Rabu
