Waisai, RajaAmpatNews – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) yang Valid dan Terintegrasi”, Kamis (14/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kebijakan afirmatif yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat asli Papua di wilayah Raja Ampat.
FGD dibuka secara resmi oleh Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev., dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRK, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para kepala distrik, lurah, kepala kampung, serta para fasilitator FGD.
Dalam sambutannya, Bupati Orideko menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan tonggak penting dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pelestarian hak-hak OAP. Ia menekankan bahwa pendataan yang akurat dan terintegrasi akan menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
“Pendataan ini akan memastikan tidak ada seorang pun Orang Asli Papua yang tertinggal dalam pembangunan. Database yang kita susun akan mencatat kondisi riil masyarakat, mencakup aspek demografi, sosial, ekonomi, budaya, hingga kebutuhan pembangunan. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi, memberdayakan, dan melestarikan kekayaan budaya, bahasa, adat istiadat, serta kearifan lokal,” ujar Bupati.
Bupati juga memaparkan empat tujuan utama FGD, yaitu:
- Membangun database OAP yang akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan.
- Menjamin hak-hak konstitusional OAP di berbagai sektor seperti hukum, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- Melestarikan kearifan lokal agar diwariskan kepada generasi mendatang.
- Mendukung program afirmasi yang tepat sasaran bagi masyarakat asli Papua.
Ia mengakui, pendataan OAP memiliki tantangan besar mengingat kondisi geografis Raja Ampat yang terdiri dari ratusan pulau dengan aksesibilitas terbatas serta keragaman karakteristik sosial-budaya. Karena itu, diperlukan metodologi yang tepat, komitmen semua pihak, dan koordinasi yang solid.
“Saya mengharapkan diskusi yang mendalam, terbuka, dan konstruktif. Sampaikan masukan, saran, dan pengalaman Anda secara jujur dan objektif, karena hasil FGD ini akan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan pendataan,” pesan Bupati kepada seluruh peserta.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai kriteria dan definisi OAP, mengidentifikasi tantangan lapangan beserta solusinya, menyusun rencana aksi yang terukur, serta memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan.
Dengan mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Orideko Iriano Burdam secara resmi membuka FGD Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua di Kabupaten Raja Ampat.
