Waisai, RajaAmpatNews— Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyatakan komitmennya dalam mendukung penuh upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Aula Wayah-Kantor Bupati Raja Ampat, Kamis (31/7/2025).
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Ketua Satgas Pencegahan KPK Wilayah Timur, Dian Patria, beserta tim KPK yang terdiri dari Herie Purwanto, Ardan Fitra, Trianto Adhi Wardono, Budi Santoso, Ahmad Mubarok, dan Maulana Azis. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekda Raja Ampat, Ketua dan Anggota DPRK, Forkopimda, para pimpinan OPD, serta sejumlah pejabat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Orideko menyampaikan bahwa kehadiran tim KPK merupakan momentum strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih hingga ke tingkat daerah.
“Koordinasi ini adalah wadah tepat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga anti-korupsi. Raja Ampat, sebagai destinasi wisata dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam membangun daerah dengan penuh integritas,” ujarnya.
Bupati juga memaparkan empat poin komitmen utama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat: Pertama, mendukung penuh program dan kebijakan anti-korupsi KPK dan pemerintah pusat, tidak hanya secara politis, tetapi juga melalui implementasi nyata di lapangan; Kedua, Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang/jasa, dan pelayanan public. Ketiga, memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh ASN tentang pencegahan korupsi melalui pelatihan berkelanjutan; Keempat, memperkuat peran APIP dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.
Sementara itu, Dian Patria dalam paparannya menyoroti berbagai tantangan besar di Tanah Papua, termasuk tingginya angka kemiskinan, deforestasi, lemahnya pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus), serta belum optimalnya integrasi sistem informasi antara pusat dan daerah. Ia menegaskan bahwa Papua, termasuk Raja Ampat, menghadapi apa yang disebutnya sebagai “Papua’s Paradox” — kekayaan alam melimpah, namun kualitas hidup dan pelayanan publik masih tertinggal.
Dian juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Raja Ampat saat ini berada di posisi ke-3 se-Provinsi Papua Barat Daya dalam capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) dengan nilai 49%. Ia berharap koordinasi ini dapat mendorong peningkatan skor MCP dan indeks integritas nasional (IIN), serta memutus mata rantai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
KPK juga memberikan catatan khusus terkait konflik kepentingan di pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan aset, pajak, dan belanja daerah. Selain itu, KPK menyoroti eksploitasi tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat seperti Pulau Manuran, Batangpele, dan Inkaskas yang berisiko merusak ekosistem dan mengancam kelestarian alam.
Bupati Orideko mengajak seluruh peserta rapat untuk menjadi agen perubahan dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan kerja masing-masing.
“Dengan semangat dan integritas yang tinggi, saya yakin kita dapat mewujudkan Raja Ampat yang bebas dari korupsi, maju, dan sejahtera,” tegasnya mengakhir sambutannya.
Rapat koordinasi tersebut juga diwarnai ruang diskusi dan tanya jawab dalam rangka upaya-upaya pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
