Waisai, RajaAmpatNews— Dalam semangat membangun kampung dari pinggiran dan menjadikan transparansi sebagai pijakan utama, Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev didampingi Wakil Bupati Drs. Mansyur Syahdan, M.Si, kembali melakukan kunjungan kerja dua hari berturut-turut, Senin–Selasa (4–5 Agustus 2025), untuk menyerahkan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II dan III tahun 2024 serta Dana Desa (DDS) tahap I tahun 2025 kepada kampung-kampung di Distrik Kofiau, Kepulauan Sembilan, Misool Timur, Misool Utara, Misool Selatan dan Misool Barat.
Kegiatan ini melibatkan rombongan besar yang terdiri dari pimpinan Bank Papua dan Bank Mandiri sebagai bank penyalur dana, tiga anggota DPRK Raja Ampat Dapil Misool dan Kofiau, Forkopimda, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Perjalanan laut yang ditempuh menggunakan dua speedboat, “Bonjos” dan “Raja Saraung”, dimulai sejak fajar menyingsing dari Pelabuhan Falaya-Waisai, menuju titik-titik penyerahan yang telah dijadwalkan.
Hari pertama, Senin (4/8/2025) diawali di Kampung Mikiran, Distrik Kofiau. Dalam suasana yang hangat meski terik menyengat, Bupati Orideko menyerahkan ADD dan DDS sebesar total Rp6 miliar untuk 9 kampung—5 kampung di Distrik Kofiau menerima Rp3,8 miliar dan 4 kampung dari Distrik Kepulauan Sembilan menerima Rp2,1 miliar. Penyerahan dana dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat, diawali pembacaan komitmen pertanggungjawaban kepala kampung dan diiringi suling tambur yang menggema sebagai sambutan adat khas wilayah setempat.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa dana yang diserahkan bukanlah milik pribadi kepala kampung, tetapi milik rakyat yang harus digunakan secara terbuka dan transparan. Ia meminta kepala kampung meletakkan uang tersebut di atas meja, mengundang Bamuskam dan masyarakat untuk bersama membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), lalu memutuskan program prioritas sesuai potensi kampung masing-masing.
Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pelaporan menjadi bagian penting dari pesan Bupati. Ia menetapkan batas waktu hingga 30 Agustus 2025 untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, sebagai syarat pencairan tahap selanjutnya. Dalam sambutan penguatan dari Inspektorat dan Dinas Koperasi dan UMKM, masyarakat diingatkan untuk tidak “latihan lain, main lain”, dan mulai membentuk Koperasi Merah Putih sebagai syarat pencairan DDS tahap II tahun 2025.
Menjelang siang, rombongan bergerak ke Distrik Misool Timur dan tiba di Kampung Foley di tengah cuaca laut yang menantang. Di sana, Bupati menyerahkan dana sebesar Rp8,9 miliar untuk 11 kampung — enam kampung di Misool Timur menerima Rp4,5 miliar dan lima kampung di Misool Utara menerima Rp4,3 miliar.
Mekanisme penyerahan dan pesan kebijakan yang disampaikan tetap konsisten: uang rakyat harus dikelola dengan benar, digunakan untuk kepentingan bersama, dan diarahkan untuk memperkuat ekonomi kampung melalui koperasi, BUMKam, dan pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, maupun pariwisata.
Pada hari kedua, Selasa (5/8/2025), kegiatan dilanjutkan di Kampung Yellu, Distrik Misool Selatan. Di hadapan masyarakat, Bupati kembali menegaskan pentingnya tata kelola yang partisipatif dan bertanggung jawab. Dana ADD tahap II dan III tahun 2024 serta DDS tahap I tahun 2025 yang diserahkan di lokasi ini mencapai Rp6,6 miliar untuk 10 kampung — lima kampung di Misool Selatan menerima Rp3,9 miliar dan lima kampung di Misool Barat sebesar Rp2,6 miliar.
Di hadapan para kepala kampung, Bupati Orideko kembali menekankan bahwa jika kepala kampung gagal mengelola dana, maka seluruh mata rantai pemerintahan juga ikut gagal. Untuk itu, mulai tahun 2025, pengawasan akan diperketat dan penyelewengan tidak akan ditoleransi. Bila ditemukan pelanggaran, pemerintah tak segan membawa ke ranah hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat dan mendorong lahirnya kampung-kampung yang mandiri, maju, dan menjadi role model pembangunan desa.
Kegiatan penyaluran dana desa secara langsung ini merupakan bagian dari inovasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di bawah kepemimpinan Bupati Orideko dan Wakil Bupati Mansyur Syahdan. Untuk pertama kalinya sejak Raja Ampat berdiri, penyaluran dana desa dilakukan langsung oleh kepala daerah bersama pihak bank penyalur ke kampung-kampung, sebagai langkah membangun kedekatan dengan rakyat sekaligus memastikan pengawasan berjalan dari titik awal.
Dengan total dana sebesar Rp21,5 miliar disalurkan ke 30 kampung selama dua hari tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan kampung, menguatkan ekonomi lokal, dan mewujudkan tata kelola yang bersih, terbuka, dan berpihak pada rakyat. Kampung harus maju, dan uang negara harus benar-benar menghidupi rakyat di tempat asalnya. (Petrus Rabu)
