JAKARTA — Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang digelar DPRK Raja Ampat, Selasa (31/3/2026).
Menurut Ori, sapaan Orideko I Burdam ketidakhadirannya bersama sejumlah pimpinan OPD disebabkan adanya agenda penting dan mendesak di Jakarta, yakni mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua yang melibatkan tim percepatan serta lintas kementerian, dengan fokus agenda Percepatan Pembangunan Terpadu Raja Ampat.
“Agenda ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan di Raja Ampat. Kami menghadiri Rakornas bersama tim percepatan dan berbagai kementerian untuk membahas arah pembangunan ke depan,” ujar Orideko melalui komunikasi telephon, Selasa malam (31/3/2026).
Ia menambahkan, forum tersebut menjadi momentum strategis karena mempertemukan pemerintah daerah dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua serta sejumlah kementerian terkait.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan DPRK Raja Ampat terkait agenda ini. Ini momen yang tepat dan patut diapresiasi karena kami bisa bertemu langsung dengan lintas kementerian,” jelasnya.
Meski tidak hadir secara langsung, Bupati memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tetap mengikuti proses sidang LKPJ. Kehadiran pemerintah daerah diwakili oleh Wakil Bupati Raja Ampat yang telah diberikan mandat resmi.
“LKPJ merupakan agenda rutin tahunan yang wajib disampaikan dan dibahas bersama DPRK. Kami sudah memberikan kuasa kepada Wakil Bupati untuk mewakili pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Orideko menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam Rakornas di Jakarta melibatkan berbagai kementerian, antara lain Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, serta Kementerian Perhubungan.
Pertemuan tersebut, kata dia, difokuskan pada sinkronisasi program dan percepatan pembangunan di Raja Ampat, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.
“Semua ini demi memastikan pembangunan Raja Ampat ke depan berjalan lebih cepat, terarah, dan terintegrasi,” pungkasnya.
Writer: Derek Mambrasar II Editor: Petrus Rabu
