Semarang, RajaAmpatNews — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan kunci utama yang harus dipegang oleh setiap pemimpin dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.
Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026).
Siaran pers Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews, Minggu, (8/3/2026) menyebutkan dalam tausiah yang disampaikan menjelang azan Magrib, Nusron mengingatkan para pejabat negara agar tidak membiarkan sentimen pribadi atau kedekatan emosional memengaruhi objektivitas dalam pengambilan kebijakan.
Menurutnya, keadilan hanya dapat tercapai apabila seorang pemimpin mampu menempatkan aturan dan pertimbangan rasional di atas perasaan pribadi.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice dan tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Nusron.
Ia menilai tidak sedikit pejabat yang tersesat dalam pengambilan keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen emosional. Kedekatan yang lahir dari kesamaan latar belakang organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan, sering kali menjadi faktor yang memengaruhi objektivitas seorang pemimpin.
Karena itu, Nusron menekankan pentingnya menjaga jarak profesional meskipun memiliki ikatan emosional dengan pihak tertentu. Menurutnya, sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan prinsip keadilan.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Selain itu, Nusron menegaskan bahwa keadilan dalam pemerintahan juga harus tercermin melalui kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin, kata dia, seharusnya memberikan kemudahan pelayanan sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya kebijakan publik yang tidak hanya adil, tetapi juga aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Rifqinizamy, kondisi tersebut perlu menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif, sekaligus mendorong terciptanya kemandirian ekonomi daerah.
“Sehingga dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujarnya.
Acara silaturahmi dan buka puasa bersama ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko ATR/BPN Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.
Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, sekaligus menguatkan komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu
