RAJA AMPAT – Sinergi pengelolaan kawasan konservasi perairan di Papua Barat dan Papua Barat Daya kian diperkuat. UPTD BLUD KKPD Raja Ampat menerima kunjungan kerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Origenes Ijie, bersama Kepala BLUD UPTD KKP Kaimana, Eli Auwe, Selasa (7/4/2026).
Kunjungan ini difokuskan pada pembelajaran penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berbasis kinerja, dengan menjadikan BLUD Raja Ampat sebagai rujukan praktik pengelolaan kawasan konservasi yang dinilai lebih matang.
Kepala BLUD KKPD Raja Ampat, Hasan Makassar, menyebut kehadiran rombongan dari Kaimana merupakan bagian dari proses belajar bersama. Menurutnya, BLUD Raja Ampat telah memiliki sejumlah instrumen pendukung dalam pengelolaan kawasan konservasi yang bisa menjadi referensi.
“Mereka ingin melihat langsung bagaimana perjalanan panjang BLUD Raja Ampat dalam mengelola kawasan konservasi. Kami sangat terbuka, ini momentum untuk saling belajar dan berbagi pengalaman,” ujarnya.
Hasan menambahkan, pengalaman teknis maupun sistem pengelolaan yang dimiliki Raja Ampat diharapkan dapat membantu BLUD Kaimana dalam menyusun RBA yang lebih aplikatif dan terukur.
Sementara itu, Origenes Ijie menegaskan bahwa penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PK-BLUD) merupakan langkah transformasi penting dari sistem konvensional menuju pengelolaan yang fleksibel dan berorientasi pada kinerja.
“RBA bukan sekadar dokumen administratif tahunan, tetapi dokumen strategis yang memuat tujuan, arah kebijakan, serta proyeksi keuangan secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia menjelaskan, RBA menjadi acuan utama dalam mengelola sumber daya, baik yang bersumber dari APBD maupun pendapatan mandiri, guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha perikanan.
Origenes juga memberi penekanan kepada BLUD Kaimana agar menyusun RBA berbasis kinerja dan berorientasi pasar, dengan mempertimbangkan evaluasi tahun sebelumnya serta proyeksi yang realistis.
“Unit BLUD seperti pelabuhan perikanan, balai benih, maupun pengelola kawasan konservasi harus mampu memproyeksikan target pendapatan dan belanja secara logis, serta menerapkan praktik bisnis yang sehat,” tandasnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antar daerah dalam mengelola kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan dan profesional di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Writer: Aditya Nugroho
