WAISAI, RajaAmpatNews – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerja sama dengan International Conservation Caucus Foundation (ICCF) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Raja Ampat, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Biru DPR RI yang berfokus pada tata kelola dan pembiayaan berkelanjutan kawasan konservasi di wilayah konservasi laut kelas dunia itu.
Dalam agenda kunjungan, rombongan DPR RI meninjau langsung salah satu homestay milik masyarakat di Kampung Saporkren, sekaligus berdialog dengan pelaku usaha homestay dan pengurus Asosiasi Homestay Raja Ampat.
Anggota DPR RI Fraksi PKS yang juga anggota Panja Ekonomi Biru, Mardani Ali Sera, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap sinergi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, masyarakat, dan berbagai lembaga non-pemerintah (NGO) dalam menjaga keberlanjutan konservasi.
“Kami bahagia sekali datang ke Raja Ampat, tempat di mana Tuhan menurunkan sepotong surga. Bukan hanya indah, tapi juga sangat berharga dari sisi ekosistem. Karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk menjaganya,” ujar Mardani kepada awak media.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai NGO, termasuk Konservasi Indonesia dan 14 organisasi lainnya, telah menciptakan praktik terbaik dalam pengelolaan konservasi laut berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Mereka tidak hanya melakukan edukasi dan sosialisasi, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Konservasi tidak akan langgeng tanpa sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” tambahnya.
Mardani juga menyoroti tantangan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Raja Ampat tanpa kontrol yang ketat. Ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
“Saya melihat sudah ada inisiatif besar seperti pembentukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk mendukung tata kelola konservasi. Ini langkah luar biasa. Kami di DPR akan berupaya memperkuat dukungan legislasi dan kebijakan pusat agar Raja Ampat dapat terus terkonservasi dengan baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, Raja Ampat memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata berkelas dunia dengan konsep blue economy atau ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.
“Kalau Bali dikenal sebagai wisata massal, maka Raja Ampat bisa menjadi destinasi wisata berkualitas yang ramah lingkungan dan berkonservasi tinggi. Ini bisa menjadi brand baru Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Homestay Kabupaten Raja Ampat, Kristian Sauyai, menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 146 homestay yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Waigeo Selatan, Mios Mansuar, Waigeo Barat, Pulau Fam, Batanta Utara dan Selatan, hingga Kepulauan Ayau.
“Kami membagi wilayah menjadi 13 region, masing-masing memiliki koordinator yang juga merupakan pengelola homestay di wilayah tersebut. Kehadiran homestay telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal,” jelas Kristian.
Menurutnya, usaha homestay telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, meski masih menghadapi tantangan keterbatasan akses jaringan internet.
“Selama ini kami mengandalkan WhatsApp untuk sistem pemesanan, tapi tidak semua wilayah memiliki sinyal yang memadai. Kami berharap ada dukungan pemerintah agar layanan internet satelit seperti Starlink bisa menjangkau seluruh wilayah Raja Ampat. Itu akan sangat membantu kami dalam mengelola homestaydan melayani tamu,” harapnya.
Kunjungan kerja BKSAP DPR RI dan ICCF diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi biru berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian “surga bawah laut” Raja Ampat yang telah mendunia.
Writer: Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
